Bisnis.com, JAKARTA — Potensi panas bumi atau geotermal Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat berkontribusi dalam transisi energi bersih. Pemanfaatan potensi tersebut salah satunya dengan mengajak investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hijau.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan potensi panas bumi Indonesia mencapai 24 gigawatt (GW) tetapi pemanfaatannya baru sekitar 10% untuk kebutuhan energi nasional.
Hal itu disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam Geothermal Energy Dialogue yang merupakan rangkaian acara Abu Dhabi Sustainability Week, Kamis (15/1/2026). Forum itu dihadiri Deputi Badan Internasional Energi Terbarukan/IRENA Fransesco La Camera, Managing Director Morgan Stanley Vikas Bharathwaaj, dan Wakil Menteri Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Berkelanjutan Belanda Frederik Wisselink, serta stakeholders global lainnya.
“Indonesia diberkahi dengan potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Namun, saat ini baru sekitar 10% dari potensi tersebut yang berhasil dimanfaatkan untuk kebutuhan energi nasional. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi investor global yang ingin berkontribusi pada transisi menuju energi bersih,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (16/1/2025).
Eddy menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan yang bersifat intermiten, Indonesia membutuhkan sumber energi bersih yang mampu berfungsi sebagai baseload untuk menjaga stabilitas jaringan listrik.
“Geotermal memiliki karakter unik karena mampu beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan dapat menyesuaikan beban sistem. Ini yang membedakannya dari energi surya dan angin,” ujar Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya membangun infrastruktur transmisi listrik berskala besar atau super grid untuk menghubungkan pusat-pusat sumber energi terbarukan dengan wilayah permintaan tinggi, terutama di Pulau Jawa. Infrastruktur ini dinilai krusial agar potensi geotermal dan energi terbarukan lain dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dari sisi regulasi, Eddy menilai pemerintah telah memberikan kepastian hukum melalui sejumlah kebijakan, antara lain Peraturan Presiden tentang percepatan energi terbarukan serta kerangka nilai ekonomi karbon. Regulasi tersebut membuka peluang tambahan bagi proyek geotermal untuk memperoleh manfaat dari pasar karbon, selain pendapatan dari penjualan listrik.
“Pemerintah Indonesia, bersama DPR, tengah berupaya mempercepat revisi berbagai regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pengembangan energi bersih sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor yang tertarik mengembangkan energi terbarukan.”
Lebih lanjut Eddy menjelaskan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan energi terbarukan dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon, pemerintah memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi investor.
“Selain pendapatan dari penjualan listrik, proyek geotermal juga memperoleh sumber pendapatan tambahan dari pasar karbon, sehingga meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi,” tuturnya.
