BP Batam: Papua Perlu FTZ untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Sorong: Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, mendorong pemerintah pusat untuk membentuk area perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) di wilayah Papua. Usulan tersebut ia sampaikan dengan mencontohkan keberhasilan Batam dalam menarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Fary dalam Seminar Nasional Pembangunan Indonesia bertema “Transformasi Investasi untuk Pembangunan Papua yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat, 16 Januari 2026.

Fary menyampaikan tanpa keberadaan FTZ, realisasi investasi di Papua Barat Daya masih relatif rendah. Mengutip data terbaru BPS, jumlah penduduk Papua Barat Daya mencapai sekitar 636.434 jiwa pada 2025 dengan luas wilayah sekitar 39.122,95 km². 

“Provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia, sehingga tantangannya dalam menarik investor sangat besar,” ujarnya.
 

Sebaliknya, Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas mencatat realisasi investasi lebih dari Rp60 triliun hingga akhir Desember 2025. Nilai itu jauh melampaui Papua Barat Daya yang hanya membukukan sekitar Rp2,4 triliun tanpa dukungan kebijakan FTZ.

“Ini bukti nyata bahwa FTZ mampu menjadi katalis kuat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Fary.

Ia memaparkan lima langkah strategis untuk memperkuat iklim investasi dan mengakselerasi pembangunan ekonomi di Tanah Papua, yakni:

1. Penyederhanaan regulasi dan insentif pajak.
Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih kompetitif, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, guna memangkas hambatan birokrasi serta mempercepat proses perizinan.

2. Pengembangan infrastruktur konektivitas.
Akselerasi pembangunan transportasi, logistik, dan infrastruktur digital penting untuk menurunkan biaya operasional dan membuka akses pasar—mulai dari pelabuhan, bandara, jalan, hingga jaringan telekomunikasi.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja diperlukan untuk menghasilkan tenaga terampil sesuai kebutuhan industri dan calon investor.

4. Fasilitasi pembiayaan dan kemitraan.
Pemerintah diminta menyediakan akses kredit serta mendorong kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal agar pertumbuhan UMKM hingga usaha besar semakin inklusif.

5. Pembentukan FTZ dan kawasan industri terintegrasi.
Penetapan area perdagangan bebas di lokasi strategis Papua dinilai mampu menarik investor di sektor manufaktur, logistik, energi bersih, hingga ekonomi digital dengan dukungan kemudahan regulasi dan fasilitas tarif.

Fary menegaskan inisiatif pembentukan FTZ telah ia sampaikan kepada Anggota Komite Eksekutif Presiden RI, Billy Mambrasar. Usulan itu kemudian diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk dipertimbangkan dalam agenda nasional penguatan investasi dan pembangunan berkelanjutan di Papua.

Acara juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta perwakilan instansi pusat dan pemerintah daerah.