Pantau - Ketua Parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, menegaskan bahwa praktik pemberian ultimatum serta pelanggaran terhadap norma hukum internasional tidak dapat diterima dalam tatanan dunia multipolar dan masa depan global.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 16 Januari 2026, Volodin menyebut sejumlah negara saat ini telah mengabaikan aturan dasar, melanggar hukum internasional, dan menyampaikan ultimatum kepada negara lain.
"Praktik seperti itu bertentangan dengan prinsip dunia multipolar, dan tanpa prinsip tersebut, masa depan tidak mungkin terwujud," ungkapnya.
Volodin mengingatkan bahwa pada 10 Januari lalu telah diperingati 80 tahun sidang pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menjelaskan bahwa pada masa awal pembentukan PBB, platform diplomatik tersebut memiliki pendukung sekaligus pihak yang meragukannya.
Namun, menurut Volodin, sejarah menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua telah ditetapkan prinsip-prinsip penting yang memungkinkan terjaganya perdamaian serta perlindungan hak-hak masyarakat selama beberapa dekade.
Putin Serukan Penguatan Peran PBBSehari sebelum pernyataan Volodin, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menegaskan dukungan Rusia terhadap penguatan peran sentral PBB dalam menangani isu global.
Putin menyoroti pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam Piagam PBB, seperti kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, dan penyelesaian sengketa melalui dialog.
Menurut Putin, prinsip-prinsip tersebut kini semakin dibutuhkan di tengah meningkatnya ketegangan global.
Volodin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara-negara yang ingin tetap eksis di masa depan harus menyadari pentingnya prinsip-prinsip tersebut dan melakukan segala upaya untuk membangun tatanan dunia yang adil.
