Bisnis.com, MALANG — Konflik antara AS-Venezuela masih belum tampak dampaknya bagi Indonesia karena belum ada perubahan besar dalam tata kelola sektor energi, namun dalam jangka panjang tetap perlu dicermati seiring dinamika konflik yang terus berkembang.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Azza Bimantara, mengatakan konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela tidak dapat dipahami secara sederhana. Ketegangan kedua negara ini melibatkan beragam lapisan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, hingga kepentingan geopolitik global.
“Akar konflik dapat ditelusuri sejak era kepemimpinan Hugo Chávez yang terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 1998,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026). Chávez menerapkan kebijakan ekonomi sosialis, salah satunya melalui nasionalisasi sektor minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. “Kebijakan ini secara ideologis bertolak belakang dengan model ekonomi Amerika Serikat yang neoliberal dan sangat mengedepankan kepentingan perusahaan multinasional,” jelasnya.
Hasil nasionalisasi minyak tersebut, kata dia, kemudian dialokasikan untuk kebijakan populis, seperti pengentasan kemiskinan serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Namun, langkah ini justru membuat Venezuela dipandang sebagai ancaman ideologis oleh Amerika Serikat. “Sejak saat itu, Venezuela mulai diantagonisasi melalui berbagai tekanan, mulai dari pemboikotan hingga pembatasan akses ekonomi internasional,” ujarnya.
Menurutnya, kompleksitas konflik semakin meningkat ketika Venezuela menjalin hubungan erat dengan Kuba, serta kekuatan besar lain seperti Tiongkok dan Rusia.
Baca Juga
- Setelah Venezuela, Apa Alasan Trump Ingin Caplok Greenland di Bawah Kuasa AS?
- Nekat, Donald Trump Klaim Dirinya sebagai Presiden Sementara Venezuela
- OPINI: Krisis Venezuela dan Risiko Ketergantungan Komoditas
Menurut Azza, kedekatan ini dipersepsikan Amerika Serikat sebagai ancaman geopolitik, terutama mengingat Venezuela memiliki cadangan minyak yang sangat besar.
“Venezuela merupakan negara dengan cadangan energi strategis. Kedekatannya dengan Tiongkok dan Rusia jelas dipandang mengganggu kepentingan Amerika Serikat,” katanya.
Tekanan politik Amerika Serikat terus berlanjut hingga era kepemimpinan Nicolás Maduro. Maduro dinilai melanjutkan, bahkan memperkuat, kebijakan Chávez dengan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter. Dukungan Barat terhadap oposisi Venezuela, termasuk Maria Corina Machado, turut memperuncing konflik.
“Dukungan terbuka Amerika Serikat terhadap oposisi menunjukkan adanya upaya perubahan rezim yang semakin nyata,” ungkapnya.
Dari perspektif energi, dia menegaskan, minyak menjadi faktor kunci dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Keamanan energi merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi AS.
“Amerika Serikat belajar dari krisis minyak 1970-an bahwa ketergantungan energi harus dikendalikan. Karena itu, akses terhadap minyak Venezuela menjadi kepentingan strategis,” jelasnya.
Dia juga menyinggung pernyataan Presiden AS pasca penangkapan Nicolás Maduro yang secara terbuka menyampaikan keinginan untuk mengelola minyak Venezuela.
Terkait dampaknya bagi Indonesia, Azza menilai belum terlihat efek signifikan dalam jangka pendek. “Hingga saat ini belum ada perubahan besar dalam tata kelola sektor energi Venezuela. Pertamina juga memastikan bahwa operasi migas di Venezuela masih berjalan normal,” katanya.
Meski demikian, dia mengingatkan, dampak jangka panjang tetap perlu dicermati seiring dinamika konflik yang terus berkembang.
