SORONG, DISWAY.ID - Suasana seminar nasional di Kota Sorong memanas ketika Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berhadapan langsung dengan Hasyim Sujono Djojohadikusumo dalam perdebatan terbuka soal Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang nilainya disebut telah mencapai Rp200 triliun, Jumat, 16 Januari 2026 kemarin.
Awalnya dibalut pantun dan humor, dialog itu dengan cepat berubah menjadi adu argumen tajam.
BACA JUGA:Profil PT Indonesia Air Transport, Maskapai Pemilik Pesawat ATR 400 yang Hilang Kontak di Maros
BACA JUGA:Jalan Berlubang di Sekitar Stadion Patriot Bekasi Resahkan Warga, Bahaya di Saat Hujan
Hasyim, selaku utusan khusus Presiden, menyoroti besarnya dana Otsus yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama lebih dari dua dekade, namun dinilai belum memberikan hasil pembangunan yang sebanding bagi masyarakat Papua.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Elisa Kambu. Di hadapan peserta seminar, Elisa menolak keras narasi yang menyudutkan pemerintah daerah Papua secara kolektif.
“Jangan digeneralisasi, Jika aspirasi tidak dipenuhi mengenai penambahan otsus dan lain lain itu maka kita cari jalan masing masing,” tegas Elisa.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana Otsus, diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.
BACA JUGA:Judol Kian Marak, GPA Soroti Kinerja Komdigi
BACA JUGA:Daftar Nama 8 Kru dan 3 Penumpang Pesawat ATR 400 yang Hilang Kontak di Maros
Ketegangan semakin meningkat ketika Hasyim kembali menegaskan bahwa angka Rp200 triliun bukan jumlah kecil dan menuntut adanya evaluasi serius serta transparansi yang lebih terbuka. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola, bukan serangan personal terhadap kepala daerah.
Elisa tak tinggal diam. Ia balik menyoroti tekanan fiskal yang kini dihadapi Papua Barat Daya, termasuk anjloknya APBD dari Rp1,69 triliun pada 2025 menjadi Rp1,08 triliun pada 2026, serta pemangkasan anggaran infrastruktur yang dinilainya berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan dasar.
Meski tensi perdebatan tinggi, keduanya tetap mempertahankan forum dalam koridor formal. Pantun yang saling dilontarkan menjadi simbol adu pesan politik.
Satu pihak menuntut akuntabilitas dana raksasa, sementara pihak lain membela martabat dan kinerja pemerintah daerah Papua.
BACA JUGA:Polisi Amankan 6 Pak Ogah yang Kerap Pungli di Exit Tol Rawa Buaya!
- 1
- 2
- »
