Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berbagi pengalaman personal selama menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menuturkan kehidupan di rumah tahanan membentuk ritme keseharian yang disiplin, dengan pagi hari diisi olahraga untuk menjaga kebugaran serta upaya menjaga ketenangan batin di tengah situasi yang penuh tekanan.
“Di situ saya belajar menjaga disiplin dan ketenangan. Pagi olahraga, lalu mencoba menata batin agar tetap jernih,” ujar Hasto dalam keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026).
Lebih lanjut, dia juga juga menyinggung pengalaman-pengalaman kecil yang menurutnya sarat nilai kemanusiaan, seperti solidaritas sesama tahanan yang kerap berbagi kopi dan teh. Bagi Hasto, hal tersebut menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan tetap dapat tumbuh bahkan dalam kondisi yang keras.
Hasto secara terbuka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amnesti yang diterimanya. Dia mengapresiasi peran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam proses konstitusional pemberian amnesti tersebut.
“Amnesti ini saya maknai sebagai momentum refleksi pribadi dan penguatan komitmen untuk terus bekerja dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa,” katanya.
Baca Juga
- Hasto Sebut PDIP Tekankan Check and Balance dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
- Hasto Tegaskan Posisi PDIP Sebagai Partai Penyeimbang Pemerintah Prabowo
- PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Hasto: Ini Suara Rakyat
Hasto juga menyinggung pokok-pokok Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026. Dia menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang demokrasi sekaligus penjaga kualitas tata kelola negara. Salah satu sikap politik yang disorot adalah komitmen mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Pilkada langsung harus tetap dijaga, tetapi pelaksanaannya harus lebih berbiaya rendah, dengan memperkuat integritas penyelenggara, penegakan hukum pemilu, serta pengendalian politik uang dan mahar politik,” ujarnya.
Isu ekologis juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Mengacu pada rekomendasi Rakernas, PDI Perjuangan mendorong langkah konkret pencegahan bencana melalui perbaikan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, serta penindakan tegas terhadap kejahatan ekologis seperti illegal logging dan illegal mining.
Selain itu, partai juga menekankan pentingnya pemulihan ekosistem, termasuk kawasan mangrove, padang lamun, dan lahan basah.
Menurut Hasto, persoalan lingkungan bukan isu abstrak, melainkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari banjir dan longsor, krisis air bersih, hingga meningkatnya beban biaya hidup akibat bencana yang berulang.
“Pengalaman hidup yang berat, termasuk masa penahanan, dapat menjadi pelajaran berharga agar kerja politik dijalankan dengan kerendahan hati, sikap terukur, dan keberpihakan nyata pada persoalan publik,” pungkas Hasto.
