Gaza, VIVA – Ketua Komite Nasional Palestina yang bertugas mengelola Jalur Gaza, Ali Shaath, secara resmi mengumumkan nama-nama anggota komite tersebut, Sabtu 17 Januari 2026.
Ia menyampaikan bahwa pekerjaan komite akan dimulai dari Kairo sebelum kemudian berpindah ke Gaza untuk melaksanakan rencana bantuan darurat.
Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Gedung Putih memastikan pembentukan Dewan Perdamaian dan menyetujui susunan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza, yang menjadi salah satu dari empat badan yang ditunjuk untuk mengelola tahap transisi wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan media pemerintah Mesir Al-Qahera News, Shaath yang merupakan akademisi bergelar doktor teknik mengatakan dirinya akan menjabat sebagai ketua komite.
Ia menjelaskan komite tersebut mencakup insinyur Ayed Abu Ramadan yang menangani bidang ekonomi, perdagangan, dan industri; Abdel Karim Ashour di bidang pertanian; Ayed Yaghi di bidang kesehatan; insinyur Osama al-Saadawi untuk perumahan dan pertanahan; serta Adnan Abu Warda di bidang kehakiman.
Shaath menambahkan Mayor Jenderal Sami Nasman ditugaskan menangani urusan dalam negeri dan keamanan internal. Sementara itu, Ali Barhoum membidangi urusan munisipal dan air, Bashir Al-Rayes keuangan, Hanaa Terzi urusan sosial, Jabr al-Daour pendidikan, dan insinyur Omar al-Shamali telekomunikasi.
“Kami mengumumkan dari Kairo sebuah komite yang dibentuk untuk melayani rakyat kami, dengan tujuan mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Gaza,” kata Shaath.
Ia menegaskan komite tersebut dibentuk untuk meringankan penderitaan kemanusiaan dan memperbaiki kondisi hidup warga Palestina.
Shaath menyampaikan terima kasih kepada Mesir dan Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas dukungan terhadap Gaza, serta mengapresiasi negara-negara mediator, khususnya Qatar dan Turkiye, termasuk negara-negara Arab dan pihak lain yang mendukung kerja komite.
Ia mengatakan komite telah mengadopsi rencana rekonstruksi dan pemulihan Gaza yang diusulkan Mesir sebagai dasar kerja.
Rencana yang diluncurkan Kairo, Maret, dan diadopsi Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu juga mendapat sambutan dari sejumlah pihak internasional, termasuk Uni Eropa.
Menurut Shaath, rencana tersebut diawali dengan fase penyediaan hunian darurat berupa tempat tinggal sementara hingga rumah-rumah yang hancur akibat serangan Israel dapat dibangun kembali.
