REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pemerintah berbagai negara menyatakan kehati-hatian dalam menanggapi undangan Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif “Dewan Perdamaian” alias Board of Peace yang bertujuan menyelesaikan konflik global. Badan itu dikhawatirkan akan melemahkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hingga Senin ini, hanya Hongaria, yang pemimpinnya dekat dengan Trump, yang secara terbuka menerima undangan tersebut. Sementara negara lain menahan diri untuk tidak memberikan komentar publik karena khawatir inisiatif tersebut dapat merugikan PBB.
- Draf Dewan Perdamaian Trump Bocor, Ingin Saingi PBB?
- Jihad Islam Sebut Komposisi Anggota Dewan Perdamaian Gaza Hanya Untungkan Israel
- Dewan Perdamaian Gaza Resmi Diumumkan, Apa Itu? 9 Tanya Jawab Ini Menjawabnya
Reuters melansir, undangan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) sejauh ini telah dilayangkan kepada sekitar 60 negara dan mulai tiba di ibu kota-ibu kota Eropa pada akhir pekan. Dewan yang diusulkan ini akan diketuai oleh Trump seumur hidup, dimulai dengan menangani konflik Gaza dan akhirnya meluas ke konflik global lainnya.
Negara-negara dapat memiliki masa jabatan yang dibatasi hingga tiga tahun kecuali mereka membayar lebih dari 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan permanen. Gedung Putih menggambarkan hal ini sebagai peluang bagi negara-negara yang menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan keamanan untuk terus menjadi anggota.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengindikasikan kesiapannya untuk memberikan kontribusi, meskipun tidak jelas apakah ia merujuk secara khusus pada Gaza atau upaya perdamaian yang lebih luas. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada prinsipnya setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza, sementara mandat inisiatif tersebut telah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk fokus hanya pada Gaza hingga tahun 2027.
Kekhawatiran muncul mengenai piagam yang disertakan dalam undangan tersebut, yang menunjukkan bahwa piagam tersebut dapat melemahkan operasi PBB yang sudah ada. Seorang diplomat menggambarkannya sebagai “Perserikatan Bangsa-Bangsa ala Trump.”
Banyak diplomat khawatir bahwa inisiatif tersebut dapat mengikis peran PBB jika diterapkan. Ada pendapat bahwa Trump membayangkan mandat yang lebih luas bagi dewan tersebut di luar Gaza untuk mengatasi konflik lain yang dia klaim telah diselesaikan.
Para pemimpin dari Perancis, Jerman, Italia, Hongaria, Australia, Kanada, Komisi Eropa, dan negara-negara utama Timur Tengah diundang untuk berpartisipasi. Dewan tersebut diusulkan sebagai badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih efektif dibandingkan dengan lembaga tradisional. Trump menyatakan keinginannya agar dewan tersebut segera bersidang, dan menekankan keunikannya.
Seorang pejabat senior PBB menegaskan kembali bahwa PBB adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk mempersatukan negara-negara, dan memperingatkan bahwa mempertanyakan peran ini dapat menyebabkan masa-masa sulit. Gedung Putih menunjuk beberapa anggota dewan, yang mencakup berbagai tokoh politik tetapi tidak ada warga Palestina.
Pengawasan pemerintahan Gaza di bawah pemerintahan teknokratis akan melibatkan dewan internasional, yang disepakati oleh Israel dan Hamas, di tengah gencatan senjata yang rapuh.
Para kritikus menyamakan pemerintahan Trump di wilayah asing dengan pendekatan kolonial. Komposisi dewan tersebut telah menarik perhatian, terutama dengan masuknya tokoh-tokoh seperti Tony Blair, mengingat sejarah kelamnya dalam perang Irak.
Sebuah “Dewan Eksekutif Gaza” tambahan juga ditunjuk, yang terdiri dari pejabat dari Turki, PBB, UEA, dan Israel. Pejabat Israel mengindikasikan bahwa keanggotaan dewan ini belum disetujui oleh mereka, yang mencerminkan ketegangan yang ada dengan beberapa negara anggota.
