JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan dana senilai Rp 3,1 miliar untuk memberikan pelayanan sementara setelah empat kantor pertanahan rusak akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera.
Hal ini dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
"Bencana banjir dan tanah longsor ini menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang terisolir, termasuk tiga kantor tanah lainnya, yaitu Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 3,1 miliar," kata Nusron, Senin.
Baca juga: Ini Daftar 17 Daerah di Sumatera Masih Butuh Perhatian Pascabencana
Ia mengungkapkan, dana itu digunakan untuk kepentingan evakuasi dan pelayanan sementara.
Begitu pun untuk dana sewa ruko di Langkat, Sumatera Utara dan Langsa, Aceh.
Sebab, sebanyak 30 persen dokumen mengalami kerusakan akibat terendam lumpur, meliputi buku tanah dan surat ukur.
Seluruh warkah (dokumen tanah) pun mengalami kerusakan.
"Kemudian pengadaan untuk kantor baik pelayanan back office maupun front office serta restorasi arsip melalui layanan arsip nasional dan sebagainya, yang kemudian untuk melakukan evakuasi sementara untuk mengamankan dokumen," ucap dia.
Baca juga: Mendagri Tito Ungkap 17 Daerah di Sumatera Masih Butuh Perhatian
Lebih lanjut Nusron menyampaikan, dari empat kantor yang rusak, kantor pertanahan Aceh Tamiang mendapatkan dampak yang paling besar.
Pelayanan kemudian dipindahkan ke kota lain, yakni Kota Langsa.
"Perhitungan kerusakan gedung dan bangunan masih dalam proses oleh Tata Bangunan dan Kementerian PUPR," jelas Nusron.
Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini
