Pengelolaan Budaya Ditempatkan Sebagai Aset Strategis Nasional

JAKARTA, KOMPAS – Budaya setiap negara perlu menjadi salah satu pilar ketahanan dalam menghadapi tantangan global seperti konflik, krisis iklim, hingga disrupsi. Sejalan dengan hal itu, tahun ini Indonesia menetapkan pengelolaan keanekaragaman budaya sebagai prioritas dengan menempatkannya sebagai aset strategis nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menyampaikan sambutan dalam acara Indonesian Cultural Outlook 2026 di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Acara ini dihadiri sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat.

Indonesia menetapkan arah kebijakan kebudayaan 2026 dalam lima pilar utama.

Fadli menyampaikan, memasuki tahun 2026, dunia menghadapi tekanan global yang kian berat di tengah harapan baru yang menyertai pergantian tahun. Ia mengutip pernyataan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyebut bahwa kondisi global ditandai oleh kekacauan, konflik, pendalaman perpecahan, ketidaksetaraan, krisis iklim, serta teknologi disruptif yang menguji kepercayaan publik dan kerja sama antarnegara.

“Dalam situasi seperti itu, budaya menjadi salah satu pilar ketahanan utama. Budaya memperkuat kohesi sosial dan membentuk cara komunitas bertahan secara kolektif, menjaga dialog, mencegah polarisasi, serta membangun rasa tujuan bersama di tengah meningkatnya ketidakpastian,” tuturnya.

Arah pemikiran ini juga tercermin dalam agenda budaya global UNESCO Mondiacult pada Oktober 2025. Pertemuan tingkat tinggi para menteri kebudayaan dari berbagai negara tersebut menegaskan kembali bahwa budaya merupakan hak asasi manusia sekaligus aspek publik yang penting bagi perdamaian, ketahanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Semangat tersebut pula yang menjadi landasan pemaparan arah kebudayaan Indonesia, mencakup capaian sepanjang 2025 serta agenda pengembangan yang akan ditempuh pada 2026. Kebudayaan pun diharapkan menjadi katalis pertumbuhan sekaligus memperluas kontribusi Indonesia dalam peradaban dunia yang sejalan dengan amanat UUD 1945.

Menurut Fadli, Indonesia menempatkan budaya sebagai kekuatan yang memperkuat kohesi sosial, sumber identitas yang membentuk karakter nasional, mesin pertumbuhan yang mendorong inovasi ekonomi dan kemakmuran, dan instrumen strategis diplomasi.

Pada 2026, pemerintah menetapkan pengelolaan keanekaragaman budaya sebagai prioritas dengan menempatkannya sebagai aset strategis nasional. Langkah ini ditempuh melalui penguatan, perlindungan, perluasan akses, serta pemberdayaan nyata masyarakat sebagai penjaga sekaligus pencipta kebudayaan.

Fadli juga menyebut Indonesia menetapkan arah kebijakan kebudayaan 2026 dalam lima pilar utama guna menjadikan budaya sebagai instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur dan selaras dengan agenda pembangunan. Pilar tersebut mencakup peneguhan budaya sebagai fondasi peradaban berbasis konstitusi, penguatan tata kelola kebudayaan berbasis data digital terintegrasi, serta percepatan ekonomi budaya sebagai sumber pertumbuhan nilai tambah.

Selain itu, kebijakan ini juga menitikberatkan pada penguatan perlindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh, termasuk warisan terdampak bencana serta perluasan akses publik melalui museum dan situs budaya. Pemerintah turut mendorong transformasi digital dan diplomasi budaya global dengan memperluas kemitraan internasional.

Fadli menyatakan, sejak dibentuk lebih dari satu tahun lalu, Kemenbud mencatat sejumlah capaian terukur dalam pengelolaan kebudayaan nasional. Capaian tersebut memperkuat perlindungan warisan budaya sekaligus memperluas akses publik terhadap aset budaya.

Di bidang perlindungan warisan dan akses publik, sebanyak 1.250 aset budaya berhasil dilestarikan melalui restorasi, konservasi, dan revitalisasi. Kemudian sebanyak 53.243 koleksi museum dan warisan budaya telah dikonservasi serta didigitalisasi. Sampai sekarang total kunjungan mencapai 4,3 juta orang ke museum dan destinasi warisan budaya.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan budaya dilakukan di 350 sekolah melalui inisiatif Seniman Masuk ke Sekolah. Berbagai program tersebut melibatkan lebih dari 110.000 peserta guna memperkuat kapasitas budaya di tingkat akar rumput dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas.

Sepanjang 2025, Kemenbud memfasilitasi 102 pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal serta memperkuat literasi sejarah nasional. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan 11 jilid Sejarah Nasional Indonesia dan lima tulisan sejarah tematik untuk memperluas akses publik terhadap sumber daya sejarah nasional.

Sementara di bidang promosi dan kerja sama diplomasi budaya, pemerintah memperkuat arsitektur diplomasi kebudayaan melalui program repatriasi warisan budaya. Kerja sama dengan enam negara dijajaki dan menghasilkan komitmen besar dengan Belanda melalui pemulangan 28.131 fosil koleksi Eugene Dubois dari Museum Naturalis, termasuk Homo erectus.

“Indonesia juga membangun jalur kerja sama melalui 19 nota kesepahaman, 53 perjanjian kerja sama, serta menyelenggarakan berbagai acara budaya bersama kedutaan dan pusat kebudayaan. Upaya ini diperkuat melalui program residensi, promosi festival internasional, serta konten digital yang menjangkau lebih dari 3 juta audiens,” tutur Fadli.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone mengatakan, Indonesia memiliki prioritas untuk memperkuat warisan budaya sekaligus mengembangkan dan mempromosikan kreasi kontemporer. Ini sejalan dengan yang dilakukan Prancis sehingga bisa membangun kemitraan budaya yang dinamis antara kedua negara.

Dalam kunjungan kenegaraan tahun lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Presiden Prabowo Subianto mengadopsi Deklarasi Bordeaux untuk meluncurkan kemitraan budaya bersama. Kemitraan tersebut mencakup kerja sama di bidang warisan budaya dan museum, serta industri kreatif dan kontemporer.

“Di tengah situasi dunia yang penuh tantangan, budaya dinilai semakin penting sebagai sarana membangun jembatan antarkomunitas dan antarbangsa. Atas dasar itulah, kemitraan budaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dialog, saling pengertian, dan perdamaian global,” katanya.