Pemerintah bersama TNI terus bergerak cepat memulihkan infrastruktur pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Pembukaan kembali akses jalan dan jembatan menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dapat segera berjalan normal.
Komandan Batalyon Zeni Tempur 16, Letkol Czi Rudy Haryanto menjelaskan bahwa berdasarkan data posko penanganan bencana, sedikitnya terdapat 492 jembatan di Aceh yang rusak atau terputus akibat banjir. Kerusakan tersebut mencakup berbagai jenis jembatan, mulai dari jembatan permanen hingga jembatan gantung.
“Dari 492 ini kami memprioritaskan jembatan-jembatan nasional maupun jalan alternatif yang paling cepat membuka akses ke daerah yang saat ini bisa dibilang terisolasi. Itu berada di wilayah Bener Meriah dan Takengon,” ujar Rudy dalam wawancara Sinergi Indonesia di YouTube Bakom RI, dikutip Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (19/1).
Ia menjelaskan, proses pembangunan jembatan darurat menghadapi banyak tantangan. Sejumlah jembatan tertutup material banjir berupa kayu dan puing rumah, bahkan ada yang hanyut sepenuhnya. Di beberapa lokasi, jembatan masih berdiri, namun akses jalan menuju jembatan justru tergerus aliran sungai yang meluap.
“Seperti yang kami kerjakan di Teupin Mane, wilayah Juli di Kabupaten Bireuen. Sebelumnya sungai lebarnya 120 meter, setelah banjir melebar menjadi 180 meter. Itu tantangan tersendiri. Pertama kami harus membersihkan area kerja, lalu mempersiapkan pemasangan jembatan darurat untuk menghubungkan jalan yang terputus,” katanya.
Rudy menuturkan, setelah banjir terjadi pada 26 November, personel TNI di wilayah langsung melakukan pemantauan. Saat air mulai surut, jajaran Kodim setempat bersama masyarakat dan pemerintah daerah segera melakukan pembersihan. Batalyon Zeni Tempur 16 yang bermarkas di Banda Aceh mulai masuk ke lokasi pada awal Desember untuk mempersiapkan pemasangan jembatan pengganti.
Dalam kondisi keterbatasan alat berat, prajurit mengandalkan tenaga manusia. Dukungan alat berat dari pemerintah daerah serta Kementerian Pekerjaan Umum turut membantu mempercepat proses pembersihan material yang menumpuk di sekitar jembatan.
“Perintahnya adalah segera membangun jembatan. Di lapangan kami melihat masyarakat harus menyeberang menggunakan sampan, bahkan ada yang membentangkan tali dan memakai keranjang. Melihat kondisi seperti itu, hati kami terketuk,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, prajurit bekerja siang dan malam dengan sistem shift selama 24 jam agar jembatan bisa segera digunakan warga. Salah satu lokasi tersulit adalah Jembatan Teupin Reudeup di wilayah Awe Geutah, jalur alternatif strategis Bireuen–Lhokseumawe. Ruang kerja yang terbatas serta material yang merupakan gabungan struktur lama menuntut improvisasi agar jembatan tetap aman dilalui.
Rudy menambahkan, keberhasilan pembangunan jembatan tidak terlepas dari kerja sama lintas instansi, termasuk dukungan BPJN Aceh dan Kementerian PUPR dalam penyediaan material dan logistik.
“Jadi kita saling bantu-membantu untuk logistik. Alhamdulillah semuanya tercukupi, sehingga anggota tetap bisa melaksanakan pemasangan jembatan dengan kondisi logistik yang memadai,” ujarnya.
