Mentan Pastikan Kepri Tak Kekurangan Beras, Gudang Bulog Segera Dibangun

Penulis: Lidya Thalia.S

TVRINews, Kepulauan Riau

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan pasokan beras di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Batam. Selain menindak tegas peredaran beras ilegal, pemerintah juga menyiapkan langkah konkret melalui pembangunan gudang Bulog sebagai pusat distribusi beras dalam negeri.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan Amran saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Balai Karimun. Ia menekankan bahwa secara nasional Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus beras dengan stok tertinggi sepanjang sejarah, sehingga tidak ada alasan bagi daerah mana pun mengalami kekurangan pasokan.

“Secara nasional kita surplus. Stok akhir tahun mencapai 3,2 juta ton, ini belum pernah terjadi sejak Republik ini berdiri. Jadi tidak ada alasan Kepulauan Riau kekurangan beras,”kata Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Januari 2026.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan berkelanjutan, Mentan Amran meminta Perum Bulog bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketersediaan beras di Kepri. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun.

“Kita akan bangun gudang di sini. Gudangnya harus terisi penuh. Jangan sampai ada alasan kekurangan beras di Kepulauan Riau,”ucapnya.

Menurut Mentan, keberadaan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun akan memperkuat sistem logistik pangan nasional sekaligus menutup celah masuknya beras ilegal. Dengan stok yang memadai dan distribusi yang terjaga, kebutuhan beras masyarakat Batam dan wilayah sekitarnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Nanti Bulog yang menyuplai. Secara nasional kita aman, maka daerah juga harus aman,”lanjutnya.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa pemerataan distribusi beras merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, serta memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang wajar.

“Kebijakan Presiden jelas, yang terbaik untuk rakyat harus dilakukan. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) naik untuk petani, Harga Eceran Tertinggi (HET) dipasang untuk konsumen. Tapi jangan sampai ada penyelundupan,” pungkasnya.

Editor: Redaktur TVRINews