Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengupayakan percepatan pembangunan tanggul di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) untuk membantu mengurangi interaksi negatif antara satwa liar dengan masyarakat desa penyangga.
"Pemprov Lampung semakin mengintensifkan upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar yakni gajah Sumatera di kawasan TNWK. Sebagai langkah strategis dalam satu tahun terakhir, pemerintah merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer yang akan membentang di Kecamatan Way Jepara, sebagai lokasi dengan frekuensi konflik tertinggi," ujar Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikan infrastruktur mitigasi tersebut melalui pengajuan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.
"Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul. Dan kita akan terus follow up agar dapat direalisasikan pada tahun ini," katanya.
Baca juga: Tekan konflik satwa-warga, Balai TNWK pulihkan 1,286 hektare ekosistem
Dia menjelaskan pembangunan tanggul pengaman tersebut bertujuan sebagai penghalang fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar, agar tidak keluar dari zona konservasi.
Hal tersebut sangat krusial dilakukan untuk membantu melindungi populasi gajah, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di desa penyangga TNWK.
"Tanggul pengaman tersebut diperlukan dalam upaya membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari kawasan TNWK, serta menurunkan risiko konflik, baik risiko bagi gajah liar maupun risiko bagi masyarakat," ucap dia.
Ia melanjutkan tipologi konflik manusia dengan gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga metode mitigasi yang diterapkan harus adaptif.
Bahkan ada sejumlah klasifikasi konflik yang dapat terjadi yakni dari tipe ringan yang jarang terjadi, hingga tipe berat yang sangat parah. Oleh karena itu, kata dia, diperlukan desain kombinasi solusi yang presisi di setiap kilometer batas kawasan sebagai solusi permanen.
“Oleh karena itu ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat saja,” jelasnya.
Baca juga: Taman Nasional Way Kambas lakukan penguatan infrastruktur pengamanan
Dengan terealisasinya infrastruktur mitigasi berupa tanggul sepanjang 11 kilometer, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli petugas dalam pengamanan habitat.
"Selain aspek teknis, pembangunan ini juga diharapkan dapat membangun kolaborasi yang solid antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam upaya menekan frekuensi konflik," tambahnya.
Pemprov Lampung pun menekankan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, guna mencegah jatuhnya korban dan menjaga keseimbangan konservasi.
"Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan di semua level pemerintahan, maka semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional untuk jangka panjang, permanen dan mudah-mudahan semuanya bisa mendukung,” ujar dia.
Baca juga: Gajah betina berusia 45 tahun mati di Taman Nasional Way Kambas
"Pemprov Lampung semakin mengintensifkan upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar yakni gajah Sumatera di kawasan TNWK. Sebagai langkah strategis dalam satu tahun terakhir, pemerintah merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer yang akan membentang di Kecamatan Way Jepara, sebagai lokasi dengan frekuensi konflik tertinggi," ujar Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikan infrastruktur mitigasi tersebut melalui pengajuan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.
"Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul. Dan kita akan terus follow up agar dapat direalisasikan pada tahun ini," katanya.
Baca juga: Tekan konflik satwa-warga, Balai TNWK pulihkan 1,286 hektare ekosistem
Dia menjelaskan pembangunan tanggul pengaman tersebut bertujuan sebagai penghalang fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar, agar tidak keluar dari zona konservasi.
Hal tersebut sangat krusial dilakukan untuk membantu melindungi populasi gajah, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di desa penyangga TNWK.
"Tanggul pengaman tersebut diperlukan dalam upaya membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari kawasan TNWK, serta menurunkan risiko konflik, baik risiko bagi gajah liar maupun risiko bagi masyarakat," ucap dia.
Ia melanjutkan tipologi konflik manusia dengan gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga metode mitigasi yang diterapkan harus adaptif.
Bahkan ada sejumlah klasifikasi konflik yang dapat terjadi yakni dari tipe ringan yang jarang terjadi, hingga tipe berat yang sangat parah. Oleh karena itu, kata dia, diperlukan desain kombinasi solusi yang presisi di setiap kilometer batas kawasan sebagai solusi permanen.
“Oleh karena itu ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat saja,” jelasnya.
Baca juga: Taman Nasional Way Kambas lakukan penguatan infrastruktur pengamanan
Dengan terealisasinya infrastruktur mitigasi berupa tanggul sepanjang 11 kilometer, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli petugas dalam pengamanan habitat.
"Selain aspek teknis, pembangunan ini juga diharapkan dapat membangun kolaborasi yang solid antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam upaya menekan frekuensi konflik," tambahnya.
Pemprov Lampung pun menekankan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, guna mencegah jatuhnya korban dan menjaga keseimbangan konservasi.
"Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan di semua level pemerintahan, maka semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional untuk jangka panjang, permanen dan mudah-mudahan semuanya bisa mendukung,” ujar dia.
Baca juga: Gajah betina berusia 45 tahun mati di Taman Nasional Way Kambas
