BELOPA, FAJAR — Nelayan makin menderita. Mereka kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
Jika selama ini bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) langka, kondisi lebih parah dihadapi stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Kuota tak cukup bagi nelayan.
Seluruh stasiun BBM di Luwu sering mengalami kekosongan pasokan BBM dari Pertamina. Penggunaan hitungan komoditas sebagai dasar pemberian kuota memerlukan sejumlah evaluasi. Terutama BBM kendaraan umum dan nelayan.
“Kebutuhan BBM sangat tinggi. Tetapi, pasokan BBM sangat minim,” kata Ahmad AM Nur, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Luwu, pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Luwu, Senin, 19 Januari 2026.
Dia mengakui, BBM untuk nelayan tangkap memang menjadi persoalan selama ini. Setiap ada nelayan yang akan melaut diberikan rekomendasi untuk mendapatkan BBM di SPBU dan SPBN, namun mereka tetap kesulitan.
Pemkab selama mengawasi penyaluran BBM untuk nelayan dan perikanan dan kendala itu yang kerap muncul. “Kami tidak mengetahui berapa kuota BBM yang dijatahkan bagi nelayan tangkap. Datanya tidak ada di kami,” ungkap Ahmad.
Dia menuding PT Pertamina tidak transparan dalam penyaluran kuota BBM bagi nelayan tangkap di Luwu. Terutama pelaku usaha perikanan tangkap.
Terkait SPBN di Larompong Selatan dibangun menggunakan APBN 2013, operasionalnya diserahkan ke Koperasi Rio Sipurennu, juga bermasalah. Kontraknya hanya sampai 2022, namun lebih dahulu bermasalah.
Baru beberapa saat berjalan, koperasi itu macet. Tidak pernah rapat anggota tahunan. Makanya, dinyatakan macet. Kini, SPBN Larompong kembali diusulkan dikelola Koperasi Nelayan Sawerigading.
“Tinggal tunggu izin prinsip dari Kementerian Kelautan dan Perkanan. Memang sebelumnya SPBN ini dikelola Koperasi Nelayan Rio Rennu. Namun, tidak berjalan mulus,” sambungnya.
Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng mempersoalkan BBM yang dikelola SPBN ini. “Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat nelayan,” paparnya. (shd/zuk)
