Dasco: Pemilihan Presiden dan Wapres Tetap Dipilih Rakyat

eranasional.com
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Ahmad Dasco menegaskan bahwa proses Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa dalam pembahasan revisi UU Pemilu, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan, tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada perubahan terhadap sistem tersebut,” ujar Dasco dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).

Dasco menegaskan DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu.

“Mekanisme pemilihan presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) tidak termasuk dalam agenda pembahasan DPR dan pemerintah. Tidak ada pembahasan UU Pilkada, DPR fokus membahas Undang-Undang Pemilu,” ujar Dasco

Dasco menegaskan kembali komitmen DPR untuk fokus pada pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini menjadi salah satu prioritas legislasi nasional.

“Pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk dalam agenda legislatif yang akan dibahas dalam waktu dekat,” tambah Daco.

Hal ini sekaligus merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Belum Terdapat DIM

Prasetyo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat daftar inventaris masalah (DIM) yang secara resmi diajukan terkait RUU Pilkada, sehingga pembahasannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Prasetyo, setiap rencana perubahan undang-undang akan melalui mekanisme legislasi yang terukur, transparan, dan melibatkan pembahasan bersama DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memastikan bahwa setiap proses legislasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta kepastian hukum,” tambahnya


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Rekor Wisatawan Jepang Tembus 42,7 Juta di 2025, Meski Turis Tiongkok Anjlok
• 25 menit lalumediaindonesia.com
thumb
Uji Materi UU Pers Dikabulkan, MK Perkuat Perlindungan Wartawan
• 4 jam lalueranasional.com
thumb
Dasco: Pemisahan Rezim Pemilu hingga Ambang Batas Dibahas di RUU Pemilu
• 15 jam laluidntimes.com
thumb
Cara Membangun Demo Sandbox Realistis yang Mencerminkan Waktu Arus Kas
• 19 jam lalufajar.co.id
thumb
Lawan Dolar, India Dorong Integrasi Mata Uang Digital BRICS
• 4 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.