Nasaruddin Umar Menteri Agama RI menegaskan bahwa kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), harus tetap dikawal oleh nilai agama dan kesadaran kemanusiaan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir.
Forum tersebut dihadiri Prof. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari Menteri Wakaf Mesir sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam, serta para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara.
Mengawali paparannya, Menag menyampaikan salam dari Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia sekaligus apresiasi kepada Abdel Fattah El-Sisi Presiden Mesir atas dukungan terhadap terselenggaranya konferensi tersebut.
Dalam pemaparannya, Nasaruddin menyoroti konsep tanggung jawab manusia dalam Islam yang tidak semata bersifat ekonomis, tetapi sarat dengan dimensi moral dan amanah sosial. Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa manusia memiliki kewajiban memakmurkan bumi tanpa merusak keseimbangannya.
“Kami memandang penting penguatan ekoteologi, yakni cara memahami relasi manusia dan lingkungan sebagai amanah ilahi yang harus dijaga secara etis dan bertanggung jawab,” ujar Menag di Mesir, seperti dalam keterangan resminya Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, Islam menempatkan bumi bukan sebagai milik absolut manusia, melainkan sebagai titipan Tuhan. Karena itu, setiap aktivitas pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan ibadah dan peradaban.
Nasaruddin juga mengapresiasi pandangan Menteri Wakaf Mesir bahwa membangun peradaban merupakan bagian dari kewajiban keagamaan.
Ia sejalan dengan pemikiran Malik bin Nabi cendekiawan Aljazair yang menegaskan bahwa peradaban tidak dibangun hanya dari kemajuan material, melainkan dari kualitas manusia dan kekuatan nilai moral-spiritual.
“Masalah keterbelakangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan meniru teknologi maju atau mengimpor produk peradaban. Yang lebih mendasar adalah membangun manusia, memperbaiki relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja,” jelasnya.
Dia mengingatkan, kebangkitan peradaban hanya mungkin terjadi ketika semangat keagamaan hidup sebagai energi moral yang membimbing perilaku, membebaskan akal, dan mengendalikan naluri manusia. Tanpa nilai, manusia kehilangan arah etik dalam memanfaatkan kemajuan.
Lebih lanjut, Menag menyoroti tantangan besar profesi di era kecerdasan buatan. Menurutnya, persoalan utama bukan pada kecanggihan teknologi, melainkan pada bagaimana menjaga sisi kemanusiaan manusia di tengah otomatisasi dan algoritma.
“Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan teknis, tetapi juga etika. Tidak cukup hanya kompeten, tetapi harus memiliki nurani,” tegasnya.
Dalam konteks Indonesia, Nasaruddin menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mengaitkan pendidikan keagamaan dengan etika profesional, termasuk dalam merespons perkembangan AI.
Diskursus keagamaan, katanya, terus diperkuat agar teknologi ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti otoritas moral dan keagamaan.
“Kecerdasan buatan, sehebat apa pun, tidak bisa menggantikan ijtihad manusia, nurani keagamaan, dan tanggung jawab etik. AI harus berada di bawah kendali manusia, bukan sebaliknya,” paparnya.
Ia menambahkan, otoritas keagamaan di era AI bukan terletak pada penguasaan teknologi, melainkan pada kekuatan keilmuan dan moral yang memadukan teks, akal, realitas, serta tujuan-tujuan syariah.
“Dunia kita tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan nilai yang menuntun kepintaran itu. Karena itu, agama harus tetap menjadi sumber makna, penjaga martabat manusia, dan kompas moral bagi peradaban modern,” pungkas Menag.(faz/ham)
