Warga Greenland: Jika AS Menggunakan Kekuatan Militer, Targetnya Bukan Rakyat Greenland

EtIndonesia. Baru-baru ini, saluran televisi Inggris GB News mewawancarai politisi Greenland Jørgen Boassen, yang dikenal sebagai pendukung kuat Presiden Donald Trump. Sebagai warga Greenland, ia menilai bahwa Denmark bersikap tidak bersahabat terhadap Trump.

“Setiap negara ingin merdeka, tetapi kesabaran Trump terbatas, terutama sejak Trump memenangkan pemilu tahun lalu. Pemerintah kami justru menutup pintu bagi Amerika Serikat dan hanya mendengarkan parlemen Denmark, sementara Denmark bersikap sangat tidak ramah terhadap Trump. Karena itu, saya pikir posisi pemerintah kami saat ini sangat tidak menguntungkan,” katanya. 

Selama ini Denmark secara resmi mendukung kemerdekaan Greenland. Pada 25 November 2008, Greenland mengadakan referendum nasional, dan 75% pemilih menyatakan setuju untuk meraih otonomi dan kemerdekaan. Sejak itu, Greenland mulai mempersiapkan diri menuju kemerdekaan.

Pada 2016, pemerintahan baru Greenland dibentuk dan menunjuk seorang Menteri Urusan Kemerdekaan, serta menyatakan komitmen untuk mendorong proses kemerdekaan. Pada 2023, setelah bertahun-tahun upaya, draf konstitusi baru Greenland akhirnya selesai.

Namun, sejak Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa posisi strategis Greenland terlalu penting dan harus berada di bawah kendali Amerika Serikat, Denmark mulai menyuarakan sikap berbeda dan kembali menekankan hubungan Kerajaan Bersatu Denmark–Greenland.

Boassen mengatakan: “Tuan Trump tidak ingin berbicara dengan Denmark, melainkan ingin berbicara langsung dengan kami. Namun tanpa izin Denmark, kami tidak dapat berdialog dengan pihak Amerika. Ini karena kami terikat oleh Konstitusi Denmark tahun 1953! Keadaan ini membuat kami seperti remaja yang terjebak di rumah orang tua.”

Presiden Trump pernah menyatakan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh kendali atas Greenland. 

Menanggapi hal ini, Boassen secara terbuka menyatakan: “Jika memang harus menggunakan cara perang untuk mendapatkan Greenland, saya dapat memahami Trump. Namun itu tidak akan ditujukan kepada rakyat Greenland, melainkan terhadap PKT  dan Rusia. Pemerintah kami berulang kali mengundang PKT untuk berinvestasi di Greenland, dan hal ini bertentangan dengan Doktrin Monroe yang dianut Trump.”

Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri yang diumumkan Presiden AS James Monroe pada Desember 1823, yang memperingatkan kekuatan Eropa agar tidak mencampuri urusan negara-negara di Benua Amerika yang baru merdeka. Amerika Serikat juga menganggap setiap upaya kolonisasi di kawasan Amerika sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Boassen menambahkan: “Tahun lalu, menteri pertahanan dan menteri luar negeri kami pergi ke Tiongkok untuk mengundang investasi. Situasi ini sangat mirip dengan kasus Terusan Panama dan Venezuela. Jika PKT mencaplok Greenland, itu akan menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat!”

Radio Denmark sebelumnya melaporkan bahwa pada Mei tahun lalu, Menteri Urusan Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt mengatakan setelah kunjungannya ke Brussel dan Paris:

“Kerja sama yang lebih langsung antara Greenland dan Uni Eropa sangatlah penting. Di masa lalu, kami pernah menandatangani perjanjian kemitraan yang lebih langsung. Kini kita perlu mengubah cara berpikir dan memperkuat kerja sama. Jika kita tidak bekerja sama dengan negara-negara yang sepaham dalam pengelolaan mineral penting dan bahan baku strategis yang dimiliki Greenland, negara lain akan datang dan merebutnya.”

Motzfeldt tidak secara langsung menyebut negara mana yang dimaksud sebagai “negara lain”. Namun pada akhir Maret tahun lalu, dalam wawancara dengan kantor berita Xinhua milik PKT (Partai Komunis Tiongkok), ia mengatakan bahwa memperkuat hubungan Greenland–PKT adalah salah satu fokus pekerjaannya. Saat itu ia menyatakan:

“Kunjungan saya ke Tiongkok pada 2023 sangat berkesan. Tiongkok sangat penting bagi kami, dan kami ingin memperkuat kerja sama dengan Tiongkok.”

Denmark: Tarif Baru Berpotensi Menyebabkan Ribuan Orang Kehilangan Pekerjaan

Menurut perhitungan Konfederasi Industri Denmark (DI), jika Amerika Serikat dan Denmark menambahkan tarif 25% di atas perjanjian dagang yang sudah ada, Denmark dapat kehilangan sekitar 16.000 lapangan kerja.

Kepala Perdagangan dan Investasi Global DI, Lukas Lausen, mengatakan kepada kantor berita Ritzau: “Ini merupakan pukulan besar bagi kami, karena ketidakpastian tarif yang diciptakan Trump di tingkat global telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, dan kebijakan ini akan memperparah keadaan.”

Ia menambahkan: “Biaya perdagangan yang semakin tinggi berarti harga barang naik dan daya beli menurun. Hal ini secara langsung berdampak pada lapangan pekerjaan.”

Data Perdagangan Denmark: AS Mitra Dagang Terbesar, Tiongkok di Posisi Keenam

Data perdagangan yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Denmark. Pada tahun 2024, total nilai perdagangan Denmark–AS mencapai 585 miliar kroner Denmark (sekitar 90,8 miliar dolar AS), atau 15,2% dari total perdagangan Denmark.

Pendapatan ekspor ke AS mencapai 361 miliar kroner Denmark (sekitar 56 miliar dolar AS), atau 17,4% dari total pendapatan ekspor Denmark.

Sebagai perbandingan, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar keenam Denmark.
Pada 2024, total nilai perdagangan Denmark–Tiongkok mencapai 182 miliar kroner Denmark (sekitar 28,2 miliar dolar AS), atau 4,7% dari total perdagangan Denmark.
Pendapatan ekspor Denmark ke Tiongkok sebesar 89 miliar kroner Denmark (sekitar 13,8 miliar dolar AS), atau 4,3% dari total pendapatan ekspor Denmark.

Menurut unggahan akun Wall Street Mav di platform X, nilai ekspor Amerika Serikat ke Denmark hanya 5,8 miliar dolar AS, yang setara dengan 0,003% dari total ekspor AS. Produk ekspor terbesar AS ke Denmark adalah minyak dan gas alam, yang sangat penting bagi Denmark.

Sebaliknya, hampir seluruh produk ekspor Denmark relatif mudah ditemukan penggantinya di pasar global.

Industri Denmark “Menarik Napas Dalam” – Uni Eropa Akan Gelar Rapat Darurat

Kepala Perdagangan dan Investasi Global Konfederasi Industri Denmark (DI), Lukas Lausen, saat menanggapi ancaman tarif terbaru Presiden Trump terhadap Denmark serta isu Greenland, mengatakan:

“Ini adalah eskalasi konflik. Kami sebenarnya berharap pada hari Rabu (14 Januari) konflik ini bisa ditarik kembali ke jalur diplomasi. Tentu saja kami sangat khawatir.”

Ia mengatakan kepada kantor berita Ritzau: “Namun sekarang, hal pertama yang harus kami lakukan adalah menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam.”

Namun, para pemimpin Eropa secara luas menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima kebijakan tarif Presiden Trump, dan menilai bahwa langkah ini dilakukan dengan alasan keamanan kawasan Arktik.

Ketua Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan kepada Reuters bahwa Uni Eropa sedang mengkoordinasikan respons bersama.
Ia menyatakan: “Saat ini saya sedang mengkoordinasikan langkah bersama negara-negara anggota UE terkait isu ini.”

Negara-negara yang dikenai tarif oleh Presiden Trump tidak menunggu lebih lama dan mulai menyampaikan sikap mereka. Swedia, Norwegia, Prancis, Belanda, Finlandia, Jerman, Inggris, dan Denmark semuanya menyatakan terus mendukung kedaulatan nasional Denmark dan Greenland, serta menegaskan bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menjaga keamanan.

Menurut laporan Reuters, Uni Eropa telah memanggil para duta besar negara anggota untuk menghadiri rapat darurat di Brussel pada Minggu (18 Januari) guna membahas masalah Greenland dan kebijakan tarif baru Presiden Trump.

Selain itu, unjuk rasa besar-besaran juga digelar di Kopenhagen, ibu kota Denmark, dan di Nuuk, ibu kota Greenland, untuk menentang rencana Amerika Serikat membeli Greenland.

Trump Kenakan Tarif pada 8 Negara Eropa: 10% Mulai 1 Februari, 25% Mulai 1 Juni

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di platform Truth Social bahwa mulai 1 Februari 2026, semua barang yang diekspor ke AS dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif 10%.
Mulai 1 Juni 2026, tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 25%.

Tarif ini akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan mengenai “pembelian penuh dan menyeluruh Greenland”.

Dalam unggahannya, Trump kembali menekankan bahwa Denmark terlalu lemah untuk memikul tanggung jawab keamanan. Ia menulis:

“Selama bertahun-tahun, kami telah mensubsidi Denmark, seluruh Uni Eropa, dan negara-negara lain dengan tidak mengenakan tarif atau bentuk kompensasi apa pun. Kini, setelah berabad-abad berlalu, Denmark harus membalas—perdamaian dunia berada di ujung tanduk! PKT dan Rusia menginginkan Greenland, sementara Denmark tidak mampu berbuat apa-apa. Saat ini mereka hanya memiliki dua kereta luncur anjing sebagai penjaga, salah satunya bahkan baru ditambahkan.”

Trump menyatakan bahwa negara-negara Eropa tidak menyadari bahwa dunia sedang berada dalam permainan yang sangat berbahaya, sementara Amerika Serikat berupaya sekuat tenaga melindungi keamanan global. Ia menulis:

“Hanya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump yang mampu terlibat dalam permainan ini, dan melakukannya dengan sangat berhasil. Tidak seorang pun boleh menyentuh tanah suci ini, terutama ketika keamanan nasional Amerika Serikat dan bahkan keamanan dunia terancam. Lebih buruk lagi, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia semuanya pergi ke Greenland dengan tujuan yang tidak jelas. Ini sangat berbahaya bagi keamanan, keselamatan, dan kelangsungan hidup planet kita.”

Dalam situasi berbahaya ini, Trump menegaskan bahwa tarif adalah alat tekanannya:

“Oleh karena itu, demi menjaga perdamaian dan keamanan global, langkah-langkah tegas harus diambil untuk segera dan secara menentukan mengakhiri situasi berbahaya yang berpotensi terjadi. Mulai 1 Februari 2026, semua barang dari negara-negara tersebut akan dikenakan tarif 10%. Pada 1 Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%. Tarif ini akan tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland secara menyeluruh.”

Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat telah berupaya selama lebih dari 150 tahun untuk membeli Greenland, dan banyak presiden sebelumnya telah mencoba, namun selalu ditolak oleh Denmark.

Ia menegaskan bahwa waktunya telah tiba dan risiko tidak boleh dibiarkan berlanjut, meskipun ia tetap membuka pintu negosiasi. Ia menulis:

“Dengan keberadaan Greenland serta munculnya sistem senjata ofensif dan defensif modern, kebutuhan akan ‘akuisisi’ menjadi sangat mendesak. Saat ini, ratusan miliar dolar digunakan untuk proyek keamanan terkait ‘The Dome’, termasuk kemungkinan untuk melindungi Kanada. Sistem yang sangat canggih dan kompleks ini hanya dapat mencapai potensi maksimal jika wilayah tersebut dimasukkan. Amerika Serikat siap segera bernegosiasi dengan Denmark atau negara lain mana pun.” (Hui)