Pemerintah Kanada tidak akan membayar untuk menjadi anggota "Dewan Perdamaian" di Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini diungkapkan oleh sebuah sumber pemerintah Kanada pada hari Senin (19/1) waktu setempat setelah Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengindikasikan bahwa ia akan menerima undangan untuk bergabung dengan badan tersebut.
"Kanada tidak akan membayar untuk kursi di dewan tersebut, dan hal itu juga belum diminta dari Kanada saat ini," kata sumber pemerintah tersebut, dilansir kantor berita AFP, Selasa (20/1/2026).
Dewan tersebut awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza. Namun, menurut draf Piagam Dewan Perdamaian baru yang diusulkan oleh pemerintahan Trump, tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Palestina yang diduduki.
Negara-negara anggota -- yang diwakili di dewan tersebut oleh kepala negara atau pemerintah mereka -- akan diizinkan untuk bergabung selama tiga tahun atau lebih, jika mereka membayar lebih dari US$1 miliar (sekitar 16,9 triliun) secara tunai dalam tahun pertama, menurut piagam tersebut.
"Piagam yang diusulkan itu masih merupakan dokumen yang sedang dibahas dan banyak syarat dan ketentuan masih sedang dikerjakan," kata sumber pemerintah tersebut lebih lanjut.
Sumber tersebut menambahkan bahwa Carney awalnya mengindikasikan bahwa ia akan bergabung dengan dewan tersebut "karena penting untuk memiliki kursi di meja perundingan untuk membentuk proses ini dari dalam."
Media terkemuka Bloomberg dalam laporan terbarunya pada Minggu (18/1) waktu setempat, melaporkan bahwa menurut draf piagam tersebut, Trump akan menjabat sebagai ketua perdana dan akan memutuskan siapa saja yang diundang untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian.
(ita/ita)
