Validasi Calon Penerima Bantuan Rumah Ditargetkan Selesai Januari

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah kini tengah fokus memvalidasi data warga calon penerima bantuan akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pengecekan data itu ditargetkan selesai akhir Januari sehingga bantuan perbaikan rumah bisa segera disalurkan. Sederet upaya pemulihan pun belum sepenuhnya selesai meski bencana alam itu terjadi hampir dua bulan lalu.

Juru Bicara Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera Amran menyampaikan, penyaluran bantuan perbaikan rumah mesti menempuh mekanisme tertentu. Salah satu tahapan utamanya ialah validasi data calon penerima. Langkah itu bertujuan untuk menjamin bantuan yang disalurkan nantinya tepat sasaran. 

”Ini sementara berproses. Kami pastikan semua data karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sehingga kami sangat melihat ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Amran, yang juga menjabat sebagai Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, saat ditemui di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/1/2026). 

Amran menjelaskan, pengumpulan data awal dilakukan pemerintah daerah. Pihaknya kemudian akan mencocokkan apakah data yang diajukan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Pasalnya, pemerintah juga sudah mengkategorikan jenis-jenis kerusakan beserta besaran uang yang kelak akan diberikan.

Terdapat tiga kategori jenis kerusakan yang telah dirumuskan pemerintah, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Untuk warga yang rumahnya rusak ringan, akan diberikan Rp 15 juta per keluarga, Rp 30 juta untuk warga yang rumahnya rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk warga yang rumahnya rusak berat.

Selain bantuan untuk perbaikan rumah, juga akan diberikan pembiayaan isi rumah sebesar Rp 3 juta dan Rp 5 juta untuk pemulihan ekonomi.

Warga terdampak bencana juga bakal memperoleh biaya dana tunggu hunian sebesar Rp 600.000 per bulan dan dipersilakan tinggal di hunian sementara.

Selain memperoleh uang pembiayaan isi rumah dan pemulihan ekonomi, warga terdampak bencana juga bakal memperoleh biaya dana tunggu hunian sebesar Rp 600.000 per bulan dan dipersilakan tinggal di hunian sementara. Warga terdampak bencana juga diberikan bantuan jaminan hidup senilai Rp 450.000 per orang per bulan.

”Kami upayakan akhir Januari data sudah clear semua. Kami berharap dari BPS (Badan Pusat Statistik) sudah memvalidasi data secara keseluruhan dan dijadikan dasar oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk pembayaran terkait dengan rumah rusak ini,” kata Amran.

Menurut Amran, penyaluran bantuan bisa segera dilakukan setelah semua data yang terkumpul terjamin keabsahannya. Segenap jajaran pemerintah tengah berupaya mempercepat proses pencocokan itu. Adapun proses pemutakhiran data juga berlangsung setiap hari seiring adanya dorongan percepatan penanganan.

”Bahkan, kami tidak perlu menunggu sampai akhir bulan. Apabila data sudah lengkap semua dan sudah valid, akan segera ditindaklanjuti. Tanpa harus menunggu batas waktu. Begitu selesai semua validasi data akurat dan valid, maka akan segera dibayarkan,” kata Amran. 

Hingga 17 Januari 2026, sebut Amran, menurut data yang dikumpulkan BPS, sebanyak 104.622 unit rumah masuk kategori rusak ringan. Selain itu, jumlah rusak sedang mencapai 22.020 unit dan rusak berat 36.609 unit. 

Berdasarkan catatannya, ujar Amran, jumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi itu mencapai 52 kabupaten/kota dari tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara terperinci, masing-masing ada 18 daerah di Aceh dan Sumut dan 16 daerah di Sumatera Barat.

Dari puluhan lokasi itu, Amran menyatakan, penanganan difokuskan ke wilayah-wilayah terdampak paling parah yang tersebar di tiga provinsi. Di Aceh, beberapa titik terparah terdapat di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Di Sumatera Utara, sejumlah titik teparah itu ialah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan Sibolga. Sementara itu, dampak terparah di Sumatera Barat berada di Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Padang Pariaman.

”Ini bukan berarti daerah lain tidak kami perhatikan. Tetap menjadi perhatian bersama untuk semua 52 kabupaten/kota terdampak. Namun, tentunya ada daerah yang lebih parah dan ini harus diberi perhatian yang cukup dari seluruh kementerian dan lembaga teknis,” kata Amran. 

Secara bersamaan, transisi juga mulai berlangsung dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, langkah terpadu lintas sektor terus dilaksanakan guna memastikan keselamatan segenap masyarakat terdampak bencana. Secara bersamaan, transisi juga mulai berlangsung dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal. Seluruh pihak menjalin kerja sama intensif terentang dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan kementerian maupun lembaga lainnya.

”Upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar wilayah terdampak semakin kondusif untuk dihuni kembali,” kata Abdul dalam keterangan tertulisnya.

Abdul menyatakan, distribusi logistik juga terus mengalir sejak 29 November 2025. Hingga 17 Januari 2026, total bantuan logistik yang sudah disalurkan ke masyarakat mencapai 1.757,03 ton. Penyaluran logistik dilakukan melalui berbagai moda transportasi, yaitu 56 kali penerbangan pesawat carter BNPB, 64 kali penerbangan pesawat Hercules, 55 truk jalur darat, dan 7 kapal laut. 

Pembangunan hunian sementara, lanjut Abdul, juga terus diakselerasi. Pihaknya memasang target agar pengerjaan hunian utama bisa rampung sebelum memasuki masa Ramadhan. Menurut pendataan sementara, dari total 50.367 unit rumah rusak berat, jumlah hunian sementara yang diajukan untuk dibangun tercatat 27.818 unit.

Jika dilihat dari progresnya, 6.063 unit hunian sementara sedang dalam proses pembangunan, sedangkan 871 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap yang telah tercatat mencapai 11.736 unit. Dari jumlah itu, 648 unit sedang berada dalam tahap konstruksi.

Sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai, skema penyaluran bantuan dana tunggu hunian (DTH) juga terus dioptimalikan. Adanya bantuan itu untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi sebelum menempati hunian tetap. 

Hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 15.346 keluarga telah mengajukan permohonan DTH. Berdasarkan jumlah itu, sebanyak 10.717 rekening penerima telah siap dan 2.695 keluarga telah menerima penyaluran bantuan tersebut. 

”Dengan sinergi yang solid, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah mitigasi diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” jelas Abdul.