Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, bupati, wali kota hingga gubernur memiliki peran penting dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menekankan, para kepala daerah menjadi penentu dalam menjangkau siswa-siswi yang akan mengenyam pendidikan di sekolah gratis tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Kota Batam, Selasa (20/1/2026). Topik yang dibahas pada dialog ini adalah 'Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah'.
"Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan," kata Gus Ipul di hadapan para bupati yang hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.
Gus Ipul menjelaskan, tidak ada proses pendaftaran bagi murid-murid yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat. Namun, pemerintah menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, yakni Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjangkauan itu melibatkan berbagai pihak, yakni Kemensos melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang didampingi Kemendikdasmen, dinas sosial, dan BPS di setiap daerah.
Setelah pihak-pihak tersebut melakukan asesmen di lapangan terhadap calon siswa, maka datanya bakal disampaikan kepada kepala daerah untuk selanjutnya disampaikan ke Kemensos.
"Setelah tiga-tiganya setuju, (hasil asesmen) dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua (datanya), saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan, pelaksanaan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terstruktur, terpadu dan berkelanjutan.
Sebab, para murid mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang berkualitas secara gratis. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo.
Selain itu, orang tua murid juga mendapatkan program pemberdayaan dan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
Oleh karena itu, Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah untuk bekerja secara jujur dan profesional dalam menjangkau murid Sekolah Rakyat.
"Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini," tegas dia.
"Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan," tambah Gus Ipul.
Pada 2025, sebanyak 166 titik lokasi Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi yang tersebar di 34 provinsi. Rinciannya, Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi.
Sekolah Rakyat Rintisan saat ini menampung 15.945 siswa dan didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan (Tendik).
Seiring beroperasinya sekolah rakyat rintisan, tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat Permanen juga sudah dimulai di 104 titik lokasi. Tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.
