jpnn.com - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, terkait keputusan DPR RI menunda pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai strategis dalam menjaga stabilitas politik nasional di tengah tantangan pembangunan dan situasi geopolitik global yang tidak menentu.
Great Institute secara resmi memberikan apresiasinya terhadap komitmen Gerindra melalui Sufmi Dasco yang tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung. Kepala Desk Politik Great Institute, Hanif Adrian, S.T., M.I.P., menyebutkan bahwa pernyataan Dasco telah mengubah konstelasi politik di parlemen.
BACA JUGA: Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Ahmad Husein Siap-Siap Saja
"Keputusan ini mendinginkan suasana. Tadinya, DPR diprediksi menjadi medan pertarungan antara fraksi yang mendorong Pilkada lewat DPRD melawan fraksi yang tetap menginginkan pemilihan langsung," ujar Hanif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/1).
Menurut Hanif, penundaan ini sangat krusial mengingat pemerintah saat ini sedang fokus pada penanganan dampak bencana di Sumatera serta penuntasan agenda pembangunan nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat.
BACA JUGA: Bantahan Dian Sandi soal Ijazah Jokowi Ada 6 Versi
Penundaan ini juga berkaitan erat dengan agenda Kodifikasi UU Politik yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Kodifikasi ini merupakan langkah konstitusional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2025, yang menetapkan Presidential Threshold 0%.
Putusan lainnya terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah di mana Pemilihan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dimundurkan dari 2029 menjadi 2031.
BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu Per Bulan Setara 14 Porsi MBG, Ya Tuhan
Dengan kata lain, Pemilu Nasional untuk memilih Presiden, DPR dan DPD dipisahkan dengan rangkaian Pemilu Daerah untuk memilih DPRD dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota).
"Jika KPU Pusat dan KPU Daerah sesuai jadwal harus terbentuk tahun 2027 sebagai awal mula rangkaian pemilu, maka agenda kodifikasi UU Politik ini harusnya selesai maksimal akhir tahun 2026," tegas Hanif.
Menurut Kepala Desk Politik Great Institute itu, akan terjadi potensi polarisasi antar partai politik intraparlemen di DPR maupun potensi posisi diametral antara Pemerintahan Prabowo dengan kekuatan masyarakat sipil dalam bentuk gerakan ekstraparlementer.
"Pemerintah belum dianggap tuntas melaksanakan agenda pembangunan yang merupakan janji politik Presiden dalam pemilu," terangnya.
Di sisi lain, Great Institute melihat adanya pola engineering wise dalam kebijakan Dasco, sebuah upaya menjaga keseimbangan politik untuk mencapai stabilitas. Hanif menilai sinergi antara DPR yang dikawal Sufmi Dasco Ahmad secara politik dan Pemerintah yang dikawal Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa secara teknis adalah kunci menghadapi "anarkisme internasional" di sektor ekonomi dan geopolitik.
"Stabilitas politik adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan inklusif. Sikap Prof. Dasco sebagai 'insinyur politik' yang berkomitmen pada demokrasi patut diapresiasi tinggi," tegasnya.
Meski mengapresiasi penundaan tersebut, Great Institute mendorong Presiden Prabowo untuk terus membuka ruang bagi aktivis dan intelektual. Beberapa poin pembaharuan yang diusulkan antara lain penerapan e-voting untuk menekan politik uang dan mempercepat hasil.
Adanya kajian sistem proporsional tertutup atau sistem distrik dan wacana pembentukan partai lokal di luar Aceh untuk mengakomodasi aspirasi daerah.
"Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia di masa depan tanpa mengorbankan stabilitas nasional yang telah terbangun," ungkapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad
