Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Mereka membahas pengawasan pengelolaan batas wilayah negara.
Rapat ini merupakan kelanjutan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pengelolaan Batas Negara yang telah dibentuk.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Turut hadir Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman.
Rifqi menyebut, Komisi II telah melakukan kunjungan ke perbatasan darat dan laut, mulai dari perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, perbatasan laut di Kepulauan Riau, serta berencana melanjutkan kunjungan ke Papua dan Nusa Tenggara Timur.
“Komisi II DPR RI secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan tiga fungsi parlemen dalam konteks pengelolaan perbatasan negara, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran,” jelas Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Rifqi menekankan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyangkut pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita menyadari kita memiliki tugas besar untuk menghadirkan wajah perbatasan kita yang tidak terlalu jauh wajahnya dengan negara asing. Apakah itu dari sisi infrastruktur, apakah itu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya,” jelasnya.
Ia menilai, kawasan perbatasan merupakan etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia di hadapan negara tetangga dan dunia internasional.
“Dan ini bukan sekadar soal bagaimana kita melayani masyarakat kita, tapi ini soal etalase dan wajah serta harga diri kita di hadapan negara tetangga dan di hadapan dunia,” tutur Rifqi.
Komisi II akan membahas isu pelayanan publik serta persoalan tata ruang dan pertanahan di wilayah perbatasan. Rifqi menyoroti masih banyak lahan di sisi Indonesia yang tidak produktif, sementara di negara tetangga justru telah dimanfaatkan secara maksimal.
Ia mencontohkan kondisi perbatasan darat Indonesia–Malaysia, di mana lahan di wilayah Indonesia masih berupa hutan belantara, sementara di Malaysia telah ditanami sawit dan menyerap tenaga kerja dari Indonesia.
“Mereka tentu lebih memilih menjadi buruh di negara tetangga karena di tempat kita, kita tidak memberikan treatment kesejahteraan yang cukup,” ungkapnya.
Menurut Rifqi, kondisi tersebut dipengaruhi oleh status kawasan hutan serta belum adanya kebijakan khusus untuk mengelola lahan perbatasan secara produktif.
“Pendekatan-pendekatan yang multidimensi seperti ini saya kira perlu kita bicarakan di ruangan ini, agar membangun perbatasan itu tidak sekadar membangun fisiknya,” kata Rifqi.
Ke depan, Komisi II berencana menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan kementerian dan lembaga lain di luar mitra kerja Komisi II untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
“Karena itu setelah selesai di sini, nanti kita akan bawa pada forum yang lebih besar untuk kita bisa menyelesaikan berbagai macam inventarisir masalah yang hari ini kita bicarakan di dalam panitia kerja yang saat ini dibentuk oleh Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Komisi II akan mengusulkan pemanggilan sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Imigrasi, serta Menteri Desa, guna memastikan pengelolaan perbatasan negara dapat berjalan lebih terkoordinasi dan efektif.
“Agar kemudian sinergi lintas kementerian ini mudah-mudahan bisa dijembatani oleh DPR RI agar pengelolaan perbatasan kita ke depan menjadi jauh lebih baik daripada hari ini,” tandasnya.
