Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang dianggap melanggar kawasan hutan di wilayah Sumatra. Salah satu perusahaan itu yakni PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) yang bergerak di sektor energi baru terbarukan (EBT).
Prabowo mencabut izin usaha pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dari pengembang PLTA Batang Toru tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.
Prabowo, kata Prasetyo, memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga
- Jejak Penebangan Hutan Ilegal Toba Pulp Lestari (INRU) di Batang Toru
- Ralat Pernyataan, ESDM Sebut PLTA Batang Toru telah Kantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- ESDM: PLTA Batang Toru belum Punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
NSHE merupakan perusahaan produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Perusahaan itu merupakan pengembang PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW).
Adapun, PLTA Batang Toru yang berlokasi di Sungai Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara merupakan bagian dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW.
Proyek ini dirancang sebagai pembangkit tipe run-of-river (peaker) yang akan mendukung sekitar 15% beban puncak sistem listrik Sumatra dan menjadi salah satu PLTA terbesar di pulau tersebut.
Proyek PLTA tersebut memiliki nilai investasi US$1,67 miliar atau setara Rp28,33 triliun (asumsi kurs Rp16.967 per US$). Proyek tersebut juga ditargetkan dapat beroperasi pada 2026 ini.
NSHE yang berdiri sejak 2008 merupakan perusahaan patungan (JV). Berdasarkan data PLN, saham NSHE dimiliki oleh gabungan perusahaan investasi internasional, termasuk pihak China atau Singapura dan sub-holding energi milik PT PLN (Persero).
Perinciannya, mayoritas saham NSHE dimiliki oleh PT Dharma Hydro Nusantara yakni sebesar 52,82%. Kemudian, 25% saham dipegang oleh PLN melalui PLN Nusantara Renewables.
Lalu, 22,18% saham NSHE dipegang oleh Fareast Green Energy Pte. Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini dimiliki oleh Jaderock Investment Singapore Pte Ltd (93,33%), anak usaha SDIC Power Holdings (BUMN China), dan Asia Hydria (6,67%).
Adapun, Fareast Green Energy melalui Asia Ecoenergy Development A Pte. Ltd (AED A) dan Asia Ecoenergy Development B Pte. Ltd (AED B) memiliki saham PT Dharma Hydro Nusantara. Artinya, mayoritas saham NSHE dikuasai oleh SDIC Power Holdings.
Karena posisi dan lokasi proyek di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru yang memiliki ekosistem penting, NSHE dan proyeknya pernah menjadi subjek sorotan lingkungan dan kebijakan. Ini termasuk penangguhan operasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup akhir 2025, sebelum akhirnya izinnya dicabut.
