Cuaca Ekstrem Kepung Makassar, BPBD Imbau Warga Tunda Aktivitas Laut

FAJAR, MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca ekstrem yang masih melanda wilayah darat hingga kepulauan. 

Pemerintah kota menetapkan status siaga darurat sejak 10 Januari, seiring tingginya curah hujan, angin kencang, gelombang laut tinggi, serta potensi banjir dan abrasi di wilayah pesisir.

Kepala BPBD Makassar M Fadli mengatakan, kondisi cuaca saat ini sangat berisiko, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. 

Karena itu, BPBD bersama Polres Pelabuhan memperkuat pengawasan dan upaya penyelamatan di wilayah perairan dan kepulauan.

“Kalau sementara ya jangan dulu sampai cuaca kembali kondusif,” katanya.

Imbauan tersebut ditujukan khususnya kepada nelayan serta warga yang biasa melakukan wisata laut, memancing, atau rekreasi di perairan. 

BPBD memastikan, surat imbauan resmi telah disampaikan sejak lebih dari satu bulan lalu dan terus disosialisasikan melalui media cetak serta kanal informasi lainnya, bahkan sebelum status siaga ditetapkan.

Dalam kondisi siaga darurat, BPBD Makassar menyiagakan personel selama 24 jam penuh di empat titik posko. 

Selain posko induk, posko wilayah juga aktif di Tamalanrea, Manggala, dan Ujung Tanah. Seluruh posko difungsikan untuk pemantauan intensif dan respons cepat jika terjadi bencana.

Cuaca ekstrem juga berdampak langsung pada wilayah kepulauan. BPBD mencatat abrasi dan banjir rob terjadi di Pulau Bonetambu dan Pulau Lanjukang, terutama di sisi utara pulau. 

Selain abrasi, angin kencang menyebabkan banyak pohon tumbang dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan.

Berdasarkan informasi BMKG, kecepatan angin saat ini mencapai 34 knot atau sekitar 63 kilometer per jam, dengan tinggi gelombang laut hingga tiga meter. Kondisi tersebut dinilai sangat rawan bagi aktivitas pelayaran dan kehidupan masyarakat pesisir.

Menurut BPBD, abrasi yang terjadi diperparah oleh kenaikan muka air laut, minimnya pelindung alami seperti mangrove dan terumbu karang yang rusak, serta aktivitas pengembangan wilayah pesisir. 

Reklamasi dan penambangan pasir laut di sekitar Makassar juga disebut berdampak pada penyempitan pulau dan meningkatnya kerusakan permukiman warga.

Di wilayah daratan, BPBD mengidentifikasi empat jenis bencana yang paling sering terjadi di Makassar, yakni banjir, banjir rob, angin kencang, dan kekeringan. 

Saat ini, fokus utama adalah kewaspadaan banjir karena curah hujan telah melampaui ambang awas, yakni di atas 500 milimeter.

Banjir sempat terjadi dengan ketinggian air sekitar 60 sentimeter di wilayah Manggala, khususnya Perumnas Antang. 

Selain itu, kawasan Paccerakkang dan Katimbang juga terdampak hingga menyebabkan dibukanya delapan titik pengungsian. 

Namun, dalam waktu tiga hari kondisi berangsur membaik dan seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

BPBD menyebut status siaga darurat direncanakan berlangsung selama 30 hari dan dievaluasi hingga Februari. 

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca ekstrem diprediksi masih terjadi sepanjang Januari dan Februari, sementara Maret cenderung mulai membaik.

Jika kondisi memburuk dan dampak bencana meningkat signifikan, status siaga dapat dinaikkan menjadi tanggap darurat, yakni level tertinggi dalam penanganan kebencanaan. 

Status ini biasanya ditetapkan apabila situasi telah mengancam keselamatan jiwa dan jumlah pengungsi meningkat tajam, sehingga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Sebagai langkah jangka panjang, BPBD mendorong rehabilitasi lingkungan pesisir melalui penanaman mangrove, perlindungan terumbu karang, serta pembangunan pemecah ombak. 

Sejumlah pemecah ombak telah terpasang dengan dukungan BNPB, dan saat ini BPBD kembali mengajukan bantuan tambahan untuk memperkuat perlindungan wilayah pesisir Makassar.

BPBD Makassar mengimbau masyarakat tetap waspada, memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah, serta menghindari aktivitas berisiko hingga kondisi cuaca benar-benar kondusif.

Sementara itu, cuaca buruk yang masih melanda perairan Makassar berdampak langsung pada aktivitas nelayan di kepulauan.

Di Pulau Lae-Lae misalnya, gelombang laut yang tinggi membuat sebagian besar nelayan memilih menahan diri dan tidak melaut demi keselamatan.

Lurah Lae-Lae Anwar mengatakan, aktivitas melaut warga sangat bergantung pada kondisi cuaca harian. Saat gelombang tinggi dan angin kencang, nelayan cenderung tidak mengambil risiko untuk keluar ke laut, terutama di perairan barat pulau yang dikenal lebih rawan saat cuaca ekstrem.

“Kalau keras ki ombak, biasanya tidak ada yang keluar,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan warga yang nekat melaut di tengah kondisi gelombang tinggi. 

Kesadaran masyarakat nelayan dinilai cukup baik, karena mereka memahami risiko besar yang dapat mengancam keselamatan jiwa apabila memaksakan diri melaut saat cuaca tidak bersahabat.

Ia menjelaskan, nelayan setempat umumnya sudah terbiasa membaca tanda-tanda alam dan perkembangan cuaca. 

Ketika ombak mulai membesar, mereka memilih bertahan di darat sambil menunggu kondisi kembali kondusif.

Pemerintah kelurahan terus memantau situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPBD dan aparat keamanan, untuk memastikan tidak ada aktivitas berisiko di wilayah perairan sekitar pulau.

Lurah Lae-Lae juga mengimbau warganya tetap mengikuti informasi cuaca resmi dan tidak mengabaikan peringatan gelombang tinggi, mengingat cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.(an)