FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mulai memunculkan kecemburun sosial bagi puluhan ribu bahkan ratusan ribu PPPK Paruh Waktu.
Belum lagi, para honorer yang terpaksa harus menjadi korban PHK setelah tidak lolos seleksi PPPK dan PPPK Paruh waktu yang dilakukan pemerintah. Kalangan PPPK Paruh Waktu pun mengancam demo besar-besaran terkait isu itu. Perbedaan masalah gaji menjadi alasan utama.
Ancaman demo salah satunya disampaikan Aliansi R2 R3 Indonesia. Mereka menyatakan akan aksi besar besaran jika Presiden Prabowo Subianto tidak menggubris permintaan PPPK paruh waktu.
Mereka menuntut diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu seperti petugas Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi turun ke jalan ini dinilai cara terbaik untuk menarik perhatian pemerintah.
“Kalau permintaan kami tidak dikabulkan, semua PPPK paruh waktu akan turun ke jalan. Serius ini, bukan gertak sambal doang,” kata Ketua Aliansi Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, dilansir dari JPNN, Rabu (21/1).
Dia memastikan Jakarta akan lumpuh dan pelayanan di seluruh Indonesia akan terganggu, karena jutaan PPPK paruh waktu dari lintas instansi akan bergabung memperjuangkan status PPPK penuh waktu. Faisol juga berencana menggandeng berbagai organisasi yang peduli dengan nasib PPPK paruh waktu.
Dia yakin aksi ini akan didukung banyak pihak karena pemerintah secara terang-terangan bersikap tidak adil dan mencederai pengabdian para honorer. “Kami akan kerahkan seluruh massa PPPK paruh waktu bersama mahasiswa juga organisasi mahasiswa yang peduli,” tegasnya.
Aliansi R2 R3 Indonesia juga menyampaikan undangan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat yang peduli nasib PPPK paruh waktu untuk membersamai aksi ini.
Ketika pemerintah tidak bisa bersikap adil, maka rakyat yang akan turun tangan. “Saat ini Indonesia darurat keadilan. Rakyat harus bersatu menegakkan aturan yang condong pada kepentingan politik,” ucapnya.
Sebelumnya, Aliansi R2 R3 Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh. Presiden diimbau untuk bersikap adil dan tidak hanya menganakemaskan petugas makan bergizi gratis (MBG). “Kami mengimbau Presiden Prabowo tidak hanya berat sebelah,” kata Faisol Mahardika.
Dia melanjutkan, petugas MBG yang hanya mengawal program pemerintah langsung diberikan kursi PPPK penuh waktu, sedangkan honorer yang mengabdi kepada negara belasan hingga puluhan tahun malah diangkat PPPK paruh waktu. Kebijakan presiden tersebut, menurut Faisol melukai hati seluruh PPPK paruh waktu dan honorer yang masih tersisa.
Dia juga menyoroti petugas MBG yang menjalani retreat ala militer. Mereka hanya diajarkan bagaimana mengawal dan menyukseskan program MBG, tetapi tidak dibekali ilmu bertahan hidup dengan gaji Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu.
“Honorer bekerja bertahun-tahun mengabdi kepada negara dengan gaji 100 ribu, 200 ribu, dan 300 ribu rupiah per bulan. Namun, kami tetap setia kepada negara dan bersabar menunggu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status menjadi aparatur sipil negara (ASN),” tuturnya.
Sayangnya dengan alasan anggaran, ratusan ribu honorer R2 R3 malah diangkat PPPK paruh waktu, bukan ASN penuh. Faisol pun menyoroti pembelaan SPPG_MBG di media sosial bahwa yang diangkat PPPK ialah kepala SPPG, ahli gizi, dan ahli keuangan/akuntan.
Aliansi R2 R3 protes karena proses pengangkatan tiga formasi jabatan petugas MBG tersebut seperti jalan tol, bebas hambatan. Sangat berbeda dengan dengan honorer yang begitu banyak jurang terjalnya, bahkan pemberian gaji PPPK paruh waktu yang tidak manusiawi Rp139 ribu per bulan.
Faisol menambahkan bila Presiden Prabowo menerbitkan Keppres untuk petugas MBG, maka Aliansi R2 R3 juga meminta keadilan. “Berikan kami Keppres pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu,” cetusnya.
Diketahui, Pasal 17 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faisol mengimbau Presiden Prabowo tidak hanya terkonsentrasi pada MBG, sehingga abai terhadap nasib honorer. Dia juga menegaskan, tidak menolak program MBG, Namun, bukan berarti seluruh sumber daya dikonsentrasikan pada MBG. Ada banyak sektor yang perlu perhatian pemerintah dalam upaya menuju Indonesia Emas. (fajar)
