Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang tatanan diplomasi global. Badan yang awalnya dibentuk sebagai kelompok kecil pengawas gencatan senjata di Gaza, kini bertransformasi menjadi ambisi besar bernama Dewan Perdamaian.
Tak tanggung-tanggung, dewan ini digadang-gadang akan menjadi pesaing Dewan Keamanan PBB dalam menangani berbagai konflik dunia.
Berdasarkan draf piagam yang diperoleh The Associated Press, Rabu (21/1/2026) Board of Peace akan memusatkan kekuasaan besar di tangan Trump sebagai ketua. Trump memiliki wewenang penuh untuk mengundang negara anggota, memecahkan kebuntuan suara, hingga membubarkan entitas tambahan.
Dewan ini akan didukung oleh jajaran tokoh kelas berat di Executive Board, yang meliputi Marco Rubio (Menteri Luar Negeri AS), Jared Kushner (Menantu Trump), Tony Blair (Mantan PM Inggris), Marc Rowan (CEO Apollo Global Management) dan Ajay Banga (Presiden Bank Dunia)
Selain dewan utama, terdapat pula Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas mengawasi fase kedua gencatan senjata, termasuk peluncuran pasukan keamanan internasional dan pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang.
Trump dijadwalkan akan membeberkan detail lebih lanjut mengenai proyek ambisius ini dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss.
Menariknya, ada aspek transaksional dalam keanggotaan ini. Draf tersebut menyatakan bahwa kontribusi sebesar US$1 miliar (sekitarRp16,9 triliun) dalam bentuk tunai di tahun pertama akan menjamin sebuah negara mendapatkan kursi permanen di dewan tersebut.
Sejauh ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan setuju untuk bergabung pada Rabu (21/1/2026). Langkah ini merupakan manuver mengejutkan mengingat sebelumnya Netanyahu sempat mengkritik komposisi komite pelaksana gencatan senjata Gaza yang melibatkan rival regionalnya, Turki.
Selain Israel, Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hungaria, Argentina, dan Belarusia juga menyatakan kesiapannya untuk bergabung.
Sementara itu, undangan juga telah dikirimkan ke berbagai pemimpin dunia lainnya, termasuk Rusia, India, Kanada, Mesir, hingga Uni Eropa. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa Moskow tengah "mempelajari detail" dari undangan tersebut.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik. Prancis secara tegas menolak. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan dukungannya terhadap rencana perdamaian, namun menolak pembuatan organisasi yang berniat menggantikan PBB.
Merespons penolakan Prancis, Trump melontarkan ancaman khasnya. Ia menargetkan komoditas ekspor prancis ke Negeri Paman Sam.
"Saya akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan champagne mereka, dan dia [Macron] akan bergabung," ketus Trump kepada wartawan.
Di sisi lain, Jerman memberikan tanggapan hati-hati. Melalui juru bicara Kanselir Friedrich Merz, Jerman menekankan bahwa meski tidak sempurna, PBB tetap menjadi kerangka multilateral sentral untuk manajemen krisis internasional.
(tps/luc)
