Penjelasan Sabrang Noe Letto soal Penunjukan Dirinya Jadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe, vokalis band Letto, angkat bicara terkait penunjukannya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Noe menegaskan posisinya bukan pembuat kebijakan, melainkan pemberi masukan dan rekomendasi kepada negara.

"Tenaga Ahli itu enggak buat peraturan. Tenaga Ahli itu memberi masukan kepada pemerintah, mungkin bisa diteruskan ke Presiden, terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra mata, akal, telinga, apa sih yang terjadi? Harusnya gimana sih untuk bisa memperbaiki situasi?" kata Noe dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Noe mengatakan masukan kepada negara sudah ia lakukan sejak lama melalui berbagai forum diskusi, seminar, video, dan ruang dialog publik.Bedanya, kali ini peran tersebut dijalankan dalam kerangka kelembagaan. Menurutnya, penyesuaian simbolik seperti memakai peci dan dasi hanyalah bagian dari eksperimen yang sedang dijalani.

Noe mengakui banyaknya keresahan dan kritik publik atas penunjukan dirinya. Dia menyebut kritik tersebut wajar dan tidak bisa disalahkan.Menurutnya, masyarakat berhak bersikap skeptis karena sejarah kerap menunjukkan figur yang masuk sistem kemudian kehilangan suara kritisnya.

"Tapi pertama saya pengen meng-address untuk teman-teman Maiyah. Posisi saya TA tidak mengubah apapun sama sekali, Maiyahan saya tetap Maiyahan posisinya. Karena itu yang primer, itu nomor satu," ucap dia.

Dia membantah anggapan masuknya ke DPN sebagai bentuk keberpihakan politik. Noe menegaskan dirinya tidak berada di bawah kepentingan tokoh atau kekuatan politik mana pun. Ia menyebut hanya bertanggung jawab pada nilai yang diyakininya dan kepada Tuhan.

"Jadi tenang aja. Kalau di bawah Bahlil, di bawah siapa segala macam, no, no, no, no, no. Kita enggak di bawah siapa-siapa," ucap dia.

Menjawab tudingan masuk sistem, Noe membedakan secara tegas antara negara dan pemerintah.

Dia menilai pemerintah merupakan bagian dari negara yang bergerak dalam siklus politik lima tahunan, sementara negara memiliki kepentingan jangka panjang. Dalam kerangka itu, ia menempatkan dirinya pada posisi negara, bukan kepentingan pemerintahan.

"Oke, soal masuk sistemnya gitu. Jadi yang saya pandang adalah kita masuk sistem negara untuk membantu pemerintah agar tetap lurus di dalam bangsa," ucap dia.