Pemerintah Diminta Gerak Cepat Pulihkan Pendidikan di Sumatera

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah didorong untuk bergerak lebih cepat memulihkan sekolah-sekolah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pascabencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor. Terlalu lama belajar di tenda darurat bisa berpengaruh pada kualitas pengajaran yang diterima peserta didik.

Anggota Komisi X DPR, Sabam Sinaga mengatakan, penanggulangan bencana di sektor pendidikan harus cepat, menyeluruh, dan berorientasi pada pemulihan anak. Langkah pemulihan pascabencana yang lebih cepat dibutuhkan agar hak anak atas pendidikan tetap terjaga.

"Saya menegaskan agar segera diupayakan pemulihan yang lebih cepat, termasuk sekolah yang rusak. Dan yang kedua, mengenai anak-anak yang besar kemungkinannya akan bolos sekolah karena sekolahnya rusak," kata Sabam di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Tak hanya bangunan sekolahnya, pemulihan psikologis anak dan tenaga pendidik juga tidak kalah penting. Trauma akibat bencana berpotensi menghambat proses belajar, sehingga perlu ada pendampingan dan layanan psikologis agar aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.

Selain itu, dampak ekonomi keluarga korban bencana harus menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak. Diperlukan kebijakan nyata agar tekanan ekonomi akibat bencana tidak berujung pada meningkatnya angka putus sekolah karena bencana terjadi di tiga provinsi tersebut.

"Bisa-bisa terjadi bahwa dengan adanya bencana ini, perekonomian mereka terancam, kemungkinan akan ada putus sekolah. Nah ini bagaimana tindakan pemerintah," ucapnya.

Masih terdapat kekurangan anggaran di luar yang telah disalurkan sebesar Rp 4,94 triliun.

Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan menambahkan, kondisi sekolah-sekolah di Sumatera kini belum sepenuhnya pulih. Masih banyak lumpur di ruang kelas, siswa harus duduk di lantai, hingga masih banyak meja dan kursi sekolah rusak serta tidak dapat digunakan akibat terendam lumpur.

Ia meminta pemerintah terus memberikan dukungan berkelanjutan agar sekolah dapat kembali berfungsi secara layak dan bermartabat. Dengan memberikan perhatian lebih konkret agar anak-anak tidak terlalu lama belajar dalam situasi darurat.

"Perlengkapan wajib anak sekolah seperti buku dan alat tulis juga harus disiapkan," ucap Sofyan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti mengklaim, proses belajar mengajar daerah terdampak bencana Sumatera berangsur pulih. Namun, dia mengakui kondisinya belum ideal seperti sedia kala.

"Memang belum ideal, ada yang memang masih menumpang di sekolah lain, ada yang belajar di sekolah sendiri tetapi sistemnya sif, jadi ada yang pagi, ada yang sore, ada juga yang masih belajar di tenda," kata Mu'ti.

Berdasarkan data sementara, per Rabu (21/1/2026), ada sebanyak 4.549 satuan pendidikan di tiga provinsi yang terdampak bencana Sumatera. Ini berdampak pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 657.193 peserta didik serta aktivitas pembelajaran oleh 56.882 guru.

Mu'ti mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanggulangan satuan pendidikan terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp 5,03 triliun yang mencakup dukungan layanan pendidikan selama masa pemulihan, sarana dan peralatan pendidikan, tunjangan khusus guru, serta rekonstruksi dan rehabilitasi satuan pendidikan. Namun, hingga akhir tahun 2025, Kemendikdasmen baru menyalurkan Rp 94,8 miliar.

Bantuan yang disalurkan antara lain, 27.000 paket perlengkapan sekolah (school kit) untuk peserta didik, 168 unit tenda pembelajaran darurat, 147 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat untuk 1.339 satuan pendidikan, tunjangan guru terdampak bencana bagi 16.467 guru, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, dan 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran.

"Sehingga masih terdapat kekurangan anggaran di luar yang telah disalurkan sebesar Rp 4,94 triliun," tutur Mu'ti.

Meski begitu, Mu'ti menyatakan, pemulihan akan terus dilakukan bersama kementerian/lembaga lain hingga Desember 2027. Pemulihan yang akan dilakukan mulai dari penataan layanan pendidikan yang terdampak, asesmen kesiapan belajar dan pemulihan trauma, penerimaan peserta didik terdampak, hingga pemulihan pembelajaran.

"Hal yang kami lakukan akan mengikuti kebijakan dengan menimbang lini masa dari tanggap darurat sampai pada tahap pemulihan," ucapnya.

Selama masa pemulihan, penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Kebijakan ini menjadi acuan nasional bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di tengah situasi darurat akibat bencana alam, sekaligus memastikan pemenuhan hak dasar para siswa untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam surat yang ditujukan kepada para kepala daerah, kepada dinas pendidikan, serta kepala satuan pendidikan tersebut ditegaskan bahwa satuan pendidikan diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan tingkat dampak bencana di wilayah masing-masing.