MAKASSAR, FAJAR – Partai Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan. Arah politik mereka bisa berpotensi menjadi kuda hitam.
PARTAI ini sebelumnya hanya berbentuk ormas. Mirip dengan langkah yang dilakukan Surya Paloh ketika mendirikan Nasional Demokrat (Nasdem). Awalnya hanya ormas, lalu bertransformasi jadi parpol.
Tentu saja keduanya berbeda. Sejak didirikan, Nasdem dipimpin oleh Paloh. Sedangkan Gerakan Rakyat, Anies Baswedan tak menduduki kursi ketua umum. Kepengurusannya diisi oleh loyalisnya.
Pemilu masih tiga tahun lalu, namun Partai Gerakan Rakyat sudah menegaskan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan untuk maju sebagai kandidat presiden. Jika itu terjadi, Anies kemungkinan akan berhadapan lagi dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
Banyak Relawan
Ketua Partai Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tadda menyampaikan, sejak awal mereka sudah optimis bisa mewujudkan cita-cita ini. Bahkan itu sudah terlihat sejak mereka masih menjadi ormas. Mereka sudah bekerja untuk Anies lewat para relawan dan Mileanies.
“Kami optimis sejak awal, saat masih berstatus Ormas. Itu karena memang basis pemilih kita. Pilpres 2024 itu kita punya basis pendukung yang lumayan signifikan, dua juta lebih di Sulsel,” kata Asri Tadda.
Kalau perolehan suara itu dikonversi secara elektorat, hal itu memberikan dampak yang cukup signifikan untuk Anies Baswedan. Di Sulsel sendiri, memang tidak mudah bagi mereka.
Meski Pilpres 2024 mereka mendapatkan dua juta suara, peta politik Sulsel cenderung berbeda dengan daerah yang lain. Menurutnya, tensi politik di Sulsel sangat tinggi, aktornya juga banyak dan itu relatif senior-senior mereka juga. Sehingga, mereka saling kenal dalam kondisi berbeda warna dan bendera.
Akan tetapi, dengan tingkat kejenuhan publik saat ini terhadap trust partai politik, misalnya anggota parlemen yang dianggap tidak mewakili rakyat lagi ketika menjabat, dia yakin kehadiran Partai Gerakan Rakyat dengan style yang berbeda dari partai lainnya bisa menjadi alternatif pilihan.
“Kami menggambarkan diri sebagai partainya rakyat. Saya kira itu bisa menjadi nilai tawar yang berbeda dibandingkan partai yang sudah ada sebelumnya,” paparnya.
“Perbedaan yang paling utama itu karena partai kami non-oligarki, tidak punya funding, tidak punya donatur. Yang mendanai ya rakyat yang menginginkan perubahan,” tandasnya.
Apalagi tokoh perubahan yang digaungkan adalah Anies Baswedan. Arahnya juga jelas, mendorong Anies sebagai Capres 2029. Konsensus yang mereka bangun, terutama ketika perumusan awal Partai Gerakan Rakyat, mereka sudah sepakat bahwa partai tidak hanya akan berperan secara nasional, tetapi juga di tingkat wilayah.
Sehingga setiap wilayah sudah ada dewan pakar yang ditugaskan untuk membuat rancangan masa depan daerah masing-masing untuk target 5, 10, dan 25 tahun.
“Itu menjadi patron kerja politik kami di masa-masa mendatang. Sehingga memang benar kami mau tampil sebagai partai alternatif yang pemegang saham terbesarnya rakyat. Kami tidak ingin hadir sebagai parpol yang sama dengan yang lainnya dan itu memang tantangan kami,” ungkapnya.
Kemudian, salah satu hal yang telah menjadi komitmen mereka ke depan adalah pendanaan partai yang bersumber dari sumbangan rakyat. Sehingga, mereka akan membuat laporan pengeluaran keuangan terbuka, rekening donasi dari rakyat, itu terekam dan terlapor dengan baik.
“Jadi rakyat bisa memonitor pencapaian-pencapaian yang kami lakukan. Tetapi sekarang kami sedang penyelesaian, pemutakhiran struktur. Karena target terdekat kami itu sebelum Juni 2026 partai ini sudah didaftarkan di Kumham,” ungkapnya.
Sorotan Anies
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat, Sabtu, 17 januari 2026, Anies menyebut ada ketimpangan serius yang sedang terjadi di tanah air. Dia menilai Indonesia berada dalam situasi yang ironis.
Di banyak negara maju, kerusakan lingkungan biasanya terjadi setelah rakyatnya mencapai titik kesejahteraan tertentu. Namun, di Indonesia, polanya justru berbanding terbalik.
Ketidakadilan ekonomi dan ekologi berjalan beriringan di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana eksploitasi alam seringkali tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat lokal.
“Di banyak tempat, perekonomian memajukan seluruh rakyat, lalu perekonomian dikembangkan terus sampai merusak lingkungan. Ketika lingkungan rusak, rakyat sudah mendapatkan kesejahteraan. Nah, di Indonesia ini, perekonomiannya belum mensejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak,” ujar Anies.
Kondisi inilah yang menurutnya harus segera dikoreksi melalui pendekatan baru, yakni pembangunan ekonomi ekologi yang mengedepankan keadilan bagi manusia sekaligus alam.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti data terkait kerusakan hutan di Indonesia. Menurutnya, mayoritas kerusakan hutan justru terjadi karena payung hukum yang ada, bukan sekadar tindakan kriminal atau pembalakan liar.
“Menurut data, lebih dari 90 persen, bahkan 97 persen adalah legal. Jadi memang benar ada pembalakan liar, tapi mayoritas terbesar adalah legal. Artinya, ada regulasi, ada aturan main yang harus dikoreksi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa solusi untuk masalah ini bukan sekadar penegakan hukum di lapangan, melainkan perombakan kebijakan pada level pemerintah pusat. “Kalau pembalakan liar itu perlu penegakan hukum, tapi kalau deforestasi legal berarti aturannya yang harus dikoreksi,” tambah Anies.
Anies meapresiasi kepada Gerakan Rakyat yang berani memasukkan agenda ekologi ke dalam fokus utama organisasi. Ia juga menyinggung bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Sumatera sebagai pengingat bagi semua pihak. (wid-jpg/zuk)
