FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat 32 ribu pegawai dapur MBG menjadi ASN mulai 1 Februari 2026 dan menyiapkan rekrutmen lanjutan untuk memperkuat SDM secara nasional.
Pengangkatan ASN PPPK di lingkungan SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu membuat banyak pihak merasa heran dan gelisah.
Pasalnya, guru honorer dan tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi masih harus bergelut dengan ketidakpastian status.
Pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK itu pun jadi sorotan DPR RI. Bukan saja terkait administrasi, tetapi soal keadilan.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan kegelisahan dan keheranan publik ini nyata dan tak bisa diabaikan.
“Yang tidak adil adalah para nakes dan para guru protes, karena mereka sudah mengantre lama,” kata Edy, dikutip Kamis (22/1/2026).
Dia juga menyoroti perbandingan kesejahteraan yang memicu kecemburuan sosial.
“Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak,” bebernya.
DPR berharap kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tapi menjadi pemicu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan PPPK guru dan tenaga kesehatan secara adil dan menyeluruh.
“Karena program baru boleh jalan, tapi rasa keadilan publik tidak boleh ditinggal,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, mengusulkan agar Program MBG diatur dalam undang-undang supaya keberlanjutannya terjamin dan tidak bergantung pada pergantian presiden. (bs-sam/fajar)
