JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ikut campur dalam polemik di internal Keraton Solo, yang belakangan ini semakin memanas.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan bahwa konflik di internal Keraton Solo sudah cukup panjang.
Pihaknya telah mengundang kedua pihak yang berkonflik untuk mengambil jalan tengah lewat mediasi yang diwadahi pemerintah.
BACA JUGA:Profil Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram, Raja Baru Keraton Surakarta dari Gen Z
"Kraton Solo ini konfliknya memang atau perselisihannya sudah cukup panjang jadi memang yang kami lakukan ini setelah 40 hari surutnya Pakubowono ke-XIII kita undang semua pihak, tapi yang datang tentu yang kita engange," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.
Namun, dalam undangan yang diberikan pihak Kemenbud kepada kedua belah pihak, terdapat pihak yang tidak hadir.
Ketidakhadiran salah satu kubu lantaran Kemenbud disebut salah mengirim undangan. Pasalnya, pihak yang tidak hadir ingin ditulis sebagai raja dalam undangan.
Padahal, lanjut Fadli, saat ini dalam internal Kraton Solo ada dua pihak yang mengaku raja. Padahal, sampai saat ini belum ada penentuan raja di dalam Keraton Solo.
BACA JUGA:Sejarah Berdirinya Keraton Solo yang Diguncang Perebutan Tahta
"Nah, ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah dalam hal ini Kementerian kebudayaan salah mengirim undangan, undangannya yang dimau pakai nama rajanya gitu, padahal rajanya sedang ada 2, kira-kira gitu ya jadi saling mengklaim," jelasnya.
Jalan tengahnya, pemerintah akhirnya mengundang kedua pihak sesuai nama pada masing-masing KTP.
"Nah jadi tentu yang datang yang kita engange, dan sebetulnya yang kita tunjuk adalah pelaksana namanya penanggungjawab. Karena Kraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah kota Solo dari provinsi kemudian dari APBN," jelasnya.
Sejatinya, kedatangan pemerintah di Keraton Solo untuk mengetahui pertanggungjawaban atas hibah yang diberikan pemerintah termasuk APBN. Di mana, hibah tersebut diberikan atas nama pribadi.
BACA JUGA:12 Profil Raja Keraton Solo dari Masa ke Masa Tahun 1745-2025
"Selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu pribadi. Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," ungkapnya.
