Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan publik. Langkah ini ditegaskan Purbaya dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal nasional.
Ia meminta para pejabat pajak di garis depan pelayanan untuk menjaga integritas dan menolak segala bentuk tawaran yang melanggar hukum, termasuk yang mengatasnamakan beking atau kekuasaan tertentu.
“Saudara semua memimpin unit di garis depan, di situ wajib pajak datang, dunia usaha datang, di situ kepercayaan negara dipertaruhkan. Jadi nanti kalau ada yang nawar-nawar, bawa beking, kasih tahu saya, kita beresin ramai-ramai, bersama,” kata Purbaya, saat pelantikan pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Gambir, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Usai OTT, Purbaya Lantik Empat Pejabat Baru DJP
Purbaya menekankan bahwa setiap indikasi penyelewengan harus segera dilaporkan, baik yang melibatkan oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun wajib pajak. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik menyimpang akan berdampak langsung pada penurunan kepercayaan masyarakat dan melemahkan kinerja penerimaan negara.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan kinerja DJP, khususnya melalui optimalisasi penerimaan pajak, menjadi kunci penguatan pendapatan negara. Target penerimaan, kata Purbaya, masih dapat dicapai apabila seluruh pejabat pajak menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
“Dan yang paling penting pajak itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita yang setahun kemarin kita sulit sekali meningkatkannya,” ujarnya.
Baca Juga: Purbaya Tegaskan Tak Akan 'Peras' BI untuk Pendanaan Pembangunan
Dalam konteks pengamanan fiskal, Purbaya menegaskan bahwa langkah pembenahan internal DJP mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo. Dukungan tersebut menjadi landasan kuat bagi Kementerian Keuangan untuk bertindak tegas tanpa kompromi terhadap praktik penyimpangan.
“Kita dibeking 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main,” tegasnya.
Purbaya juga memastikan bahwa sanksi terhadap pegawai pajak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diterapkan secara berjenjang sesuai tingkat kesalahan. Bentuk sanksi tersebut mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian dari jabatan maupun status kepegawaian.
“Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya tapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” kata Purbaya.
