Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) menilai relokasi pabrik bukanlah solusi instan untuk menghadapi tekanan ongkos produksi, khususnya biaya upah buruh yang naik di setiap daerah tahun ini.
Ketua Umum AGTI Anne Patricia mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) memang menjadi salah satu variabel yang diperhatikan pelaku usaha dalam perencanaan bisnis. Meski demikian, keputusan relokasi tidak dilakukan secara otomatis hanya karena faktor upah.
“Banyak perusahaan tetap mempertahankan operasional di Jawa Barat dan Banten selama tingkat produktivitas tenaga kerja masih sejalan dengan kenaikan biaya, serta selama efisiensi proses produksi masih dapat dijaga,” kata Anne kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).
Anne menambahkan, pelaku industri juga mempertimbangkan berbagai faktor lain di luar upah, seperti kedekatan dengan rantai pasok, ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur, hingga akses ke pelabuhan dan pasar ekspor.
Faktor-faktor tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap kelancaran produksi dan daya saing jangka panjang. Fokus utama industri, menurut Anne, tetap pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing secara keseluruhan.
“Relokasi lebih dilihat sebagai opsi strategis jangka panjang, bukan sebagai respons jangka pendek terhadap kenaikan UMK/UMP, dengan fokus utama tetap pada peningkatan produktivitas dan daya saing secara keseluruhan,” ujarnya.
Baca Juga
- Buruh Prediksi Gelombang Relokasi Pabrik Berlanjut di 2026, Ini Pemicunya
- Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Menaker Buka Suara
- Investor Ramai-Ramai Relokasi Pabrik, Cek Daftar UMK Jateng 2025
Lebih lanjut, Anne menilai relokasi memang dapat menjadi salah satu opsi untuk mengelola struktur biaya, tetapi bukan satu-satunya dan bukan pula solusi utama untuk menjaga daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Saat ini, pelaku industri justru lebih menekankan strategi jangka menengah dan panjang.
Strategi tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi energi, adopsi teknologi, digitalisasi proses produksi, serta penerapan prinsip keberlanjutan agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Dengan pendekatan tersebut, industri garmen dan tekstil diharapkan mampu membangun efisiensi secara struktural, bukan semata berbasis lokasi produksi.
“Dalam konteks ini, relokasi lebih bersifat pelengkap, sementara kunci utama tetap pada transformasi industri menuju efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto mengatakan, sejumlah pengusaha telah merelokasi pabrik maupun ekspansi bertahap ke wilayah dengan biaya upah lebih rendah.
“Oh, kebanyakan di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya karena upahnya sama Vietnam hampir sama. Kalau Tangerang, Karawang sudah lebih tinggi,” tuturnya.
