Percepat Perbaikan Ribuan Sekolah di Aceh untuk Hindari Kehilangan Satu Generasi

Bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan 22.805 sekolah di Aceh mengalami kerusakan, dari rusak ringan, sedang, berat, hingga rusak total. Pemerintah Aceh berharap dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat proses perbaikan sekolah-sekolah tersebut. Jika berlarut-larut, Aceh terancam kehilangan satu generasi karena kualitas pendidikan yang menurun.

”Percepatan perbaikan sekolah ataupun fasilitas pendidikan sangat mendesak agar Aceh tidak kehilangan satu generasi. Tidak bisa dibayangkan, mau jadi apa generasi muda Aceh kalau aktivitas belajar-mengajar terus penuh keterbatasan sekalipun hanya dalam setahun ke depan,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin saat dihubungi dari Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (22/1/2026).

Murthalamuddin mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendidikan Aceh serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dunia pendidikan Aceh yang paling terpukul dari tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana ekologis pada akhir November 2025.

Menurut data Dinas Pendidikan Aceh dan Kemendikdasmen, jumlah sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh mencapai 2.805 unit atau terbanyak dibandingkan dua provinsi lainnya, yakni di Sumatera Utara sebanyak 1.261 unit dan Sumatera Barat 483 unit.

Dari semua sekolah terdampak di Aceh, 40 persen atau 1.112 unit mengalami rusak sedang, 36 persen atau 1.020 unit rusak berat, 20 persen atau 563 unit rusak ringan, dan 4 persen atau 110 unit rusak total. Sekolah yang terdampak tersebut meliputi semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SMP, hingga SMA sederajat.  

Adapun tingkat kerusakan dihitung dari kerusakan ruang esensial, seperti di ruang kelas, perpustakaan, dan ruang guru atau kepala sekolah. Rusak total dikategorikan untuk sekolah yang bangunannya rata dengan tanah karena hanyut terbawa banjir, tertimbun lumpur, ataupun diterjang longsor.  

Sejauh ini, Murthalamuddin menjelaskan, aktivitas belajar-mengajar di semua sekolah itu penuh dengan keterbatasan. Di sekolah yang rusak ringan dan rusak sedang, aktivitas belajar-mengajar memang bisa dilakukan di dalam ruang kelas, tetapi sebagian besar tanpa fasilitas yang memadai. Banyak sekolah yang rusak ringan dan rusak sedang tidak memiliki buku, kursi, dan meja untuk aktivitas belajar-mengajar.

Kondisi lebih parah terjadi di sekolah yang rusak berat dan rusak total. ”Di sana, karena nyaris semua infrastruktur sekolah tidak bersisa atau tidak bisa digunakan, aktivitas belajar-mengajar terpaksa dilakukan di tenda darurat yang seadanya,” kata Murthalamuddin.

Selain berdampak terhadap infrastruktur dan fasilitas sekolah, bencana ekologis pun berdampak terhadap akses siswa menuju sekolah. Murthalamuddin menuturkan, hal itu terjadi karena kendaraan milik siswa ataupun orangtua siswa bersangkutan sudah rusak ataupun lenyap akibat terdampak bencana.

Ada pula yang disebabkan oleh akses jalan darat dari dan menuju sekolah yang masih sulit dilalui. ”Karena itu, hingga sekarang, tingkat kehadiran siswa ke sekolah di daerah bencana hanya sekitar 70 persen,” tuturnya.

Dengan kompleksitas masalah tersebut, Murthalamuddin menyampaikan, Pemerintah Aceh berharap segera ada dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk memulihkan dunia pendidikan Aceh. Paling tidak, harus dilakukan percepatan perbaikan sekolah yang rusak ringan dan sedang, serta pembangunan baru untuk sekolah yang rusak berat dan rusak total.

Di sisi lain, pemerintah daerah tidak mungkin sanggup melakukan rehabilitasi dan rekontribusi mandiri di sektor pendidikan. ”Sebab, pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran dan banyak sektor lain yang terdampak bencana serta butuh perhatian,” ujarnya.  

Merujuk data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Kamis pukul 16.25 WIB, jumlah sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh mencapai 1.204 unit yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Rinciannya, 272 sekolah rusak berat, 613 sekolah rusak sedang, dan 319 sekolah rusak ringan. Total nilai kerugiannya mencapai Rp 2,079 triliun.

Aceh Tamiang tercatat sebagai kabupaten/kota dengan sekolah yang rusak paling banyak, yakni mencapai 281 unit, baik rusak ringan, sedang, hingga berat. Kemudian, jumlah sekolah yang rusak pun banyak terdapat di Aceh Utara yang mencapai 244 unit dan di Bireuen yang mencapai 192 unit.

Besarnya dampak bencana terhadap sektor pendidikan Aceh turut menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian. Untuk itu, seusai meninjau kondisi SMA Negeri 2 Meureudu, Pidie Jaya, Rabu (21/1/2026), Tito meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempercepat proses pembersihan lumpur ataupun material sisa bencana di lingkungan sekolah.

Tidak bisa dibayangkan, mau jadi apa generasi muda Aceh kalau aktivitas belajar-mengajar terus penuh keterbatasan sekalipun hanya dalam setahun ke depan.

Selain itu, Tito menginstruksikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera menyampaikan data rinci mengenai sekolah-sekolah yang rusak berat, seperti SMA 2 Meureudu yang rusak parah karena diterjang lumpur tebal. Data itu akan diserahkan kepada Kemendikdasmen agar dilakukan percepatan proses renovasi ataupun pembangunan kembali.

Tito memastikan, pemulihan ataupun perbaikan sekolah akan menjadi prioritas selama masa rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Hal itu bertujuan agar aktivitas belajar-mengajar tidak berlarut di ruang kelas yang tidak layak atau tenda darurat.

”Saya minta data detail dari TK, SD, SMP, hingga SMA yang mengalami kerusakan segera disampaikan. Proses pemulihan dan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak, seperti di sekolah ini (SMA 2 Meureudu), harus menjadi prioritas agar aktivitas belajar-mengajar segera kembali normal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan dukungan sumber daya untuk mempercepat penanganan pascabencana di Aceh. Mereka berkomitmen seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bisa tertangani secara optimal, termasuk di sektor pendidikan.