Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan ujung tombak program Sekolah Rakyat dan bantuan sosial (bansos) untuk pemberdayaan masyarakat.
Para pendamping berperan penting dalam pemutakhiran dan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar pendistribusian bansos serta perekrutan siswa-siswi Sekolah Rakyat.
"Saya ingin menyampaikan bahwa pendamping PKH adalah kunci ketepatan sasaran, Sekolah Rakyat maupun bansos tepat sasaran," kata Gus Ipul saat memberikan arahan dalam rapat bersama ketua tim (Katim) Pendamping PKH tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Rapat diikuti oleh 546 orang yang terdiri dari Katim Provinsi sebanyak 41 orang dan 505 Katim Kabupaten/Kota.
Gus Ipul menjelaskan, para pendamping PKH menjadi pintu gerbang saat merekrut para calon murid Sekolah Rakyat. Tugas mereka menentukan dan memastikan anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah gratis tersebut berasal dari keluarga tidak mampu kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan DTSEN. Sebab, tidak ada proses pendaftaran murid.
"Teman-teman pendamping ini adalah ujung tombak dalam merekrut siswa Sekolah Rakyat. Tidak ada pembukaan pendaftaran ini, yang ada adalah siapa yang ada di data, dicek ke lapangan. Kalau kita sampai salah sasaran, itu adalah pengkhianatan terhadap mandat negara," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengingatkan para pendamping PKH agar tidak berbuat curang dalam proses perekrutan murid Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa rekrutmen murid harus dilakukan secara bersih dan adil. Jika terjadi kecurangan, maka ada sanksi tegas yang akan diberikan.
"Stop, tidak boleh ada (murid) titipan pejabat atau tokoh, titipan keluarga, sogokan dalam bentuk apapun, manipulasi data demi meloloskan pihak tertentu," tegas Gus Ipul.
"Kita akan melakukan zero tolerance terhadap penyimpangan. Jadi kita tidak menolerasi adanya penyimpangan. Rekrutmen Sekolah Rakyat adalah ujian integritas pendamping, tidak ada kompromi untuk ketidakjujuran, permainan data, penyalahgunaan kewenangan. Dan tolong diingat, pendamping adalah wajah negara di mata rakyat," tambah dia.
Sementara itu, terkait DTSEN, para pendamping PKH bertugas melakukan pemutakhiran data di lapangan setiap tiga bulan. Langkah ini bertujuan agar bansos yang disalurkan bisa tepat sasaran. Masyarakat juga dapat turut ambil bagian untuk mengoreksi data yang ada.
"Kuncinya pertama itu adalah transparansi, keterbukaan. Pikiran kita terbuka, sistemnya dibuka, masyarakat diajak bicara sehingga tidak ada lagi upaya-upaya untuk nutup-nutupi data," ungkap dia.
"Maka itulah sekarang, atas arahan Presiden, data kita buka semuanya dan semua boleh mengoreksi. Teman-teman pendamping harus mengedukasi masyarakat bahwa pendamping tidak menentukan Desil 1, 2, 3. Pendamping hanya mendata untuk dikirim ke BPS. BPS yang akan mengerjakan semuanya untuk membuat perankingan," sambung Gus Ipul.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5478784/original/010546900_1768923115-14.jpg)



