REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto ke Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (20/1/2026) sore. Pertemuan itu untuk membahas kemungkinan pembukaan tambang di sejumlah titik di Kabupaten Bogor setelah mengacu kepada kajian ilmiah tiga universitas yaitu ITB, IPB dan Unpad terhadap kepatuhan pengelola pertambangan dalam mengelola tambang.
Usai pertemuan, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Jatnika mengatakan diundang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyampaikan hasil kajian dari tiga universitas ITB, IPB dan Unpad tentang operasional 33 izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang. Kajian itu meliputi kepatuhan pengelola dalam menjalankan pertambangan dari sisi lingkungan, ketentuan pertambangan hingga dari sisi ekonomi. "Ada yang memang beberapa kriteria ya mereka melakukan itu (kajian), ada yang memang patuh, ada yang memang setengah patuh, ada yang kurang patuh dalam ketentuan pertambangan, dalam ketentuan lingkungan, maupun dalam lingkungan. Ternyata lingkungan itu adalah ekonomi," ucap dia kepada wartawan, Selasa (20/1/2026). Setelah menyampaikan hasil kajian itu, ia menuturkan KDM memerintahkan inspektorat Pemprov Jabar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM untuk mengkaji dan mengelaborasi hasil kajian tiga universitas itu lebih mendalam. Selanjutnya, Gubernur Jabar akan segera mengumumkan hasil kajian itu. "Rencananya besok, pak gubernur sampaikan, kalau kami menunggu ya setelah itu. Kemudian dari 33 itu apakah memang layak misalnya dibuka kembali atau tidak, kami belum tahu," kata dia. .rec-desc {padding: 7px !important;} Namun dari itu, ia menegaskan bahwa dasar kemungkinan tambang dbuka bukan karena keinginan Pemkab Bogor. Akan tetapi berdasarkan kajian mendalam. "Pak gubernur ini dari kajian, secara objektif bahwa misalnya tambang ini harus dibuka lagi atau tidak," kata dia. Terkait jumlah perusahaan tambang yang berstatus patuh, setengah patuh atau tidak patuh sama sekali, Ajat mengaku tidak dapat menjelaskan hal itu. Sebab kajiannya tengah akan dilakukan oleh Pemprov Jabar. Ia sendiri menuturkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta kepada Pemkab Bogor untuk membuat analisis jumlah kebutuhan tambang untuk pembangunan di Bogor. Sebab tambang yang ada nanti diprioritaskan untuk Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. Ajat mengatakan peluang aktivitas tambang dibuka kembali bisa terjadi berdasarkan kajian yang mendalam. Dengan harapan daerah itu berkembang dan maju. "Ya tadi bisa dibuka (tambang) dan disampaikan ya, tapi tentunya kan masih ada pendalaman. Pak gubernur tadi meminta pendalaman karena yang paling penting adalah pembangunan di wilayah itu kemudian bisa berkembang lebih maju yang saat ini Pak Gubernur melihat yang maju kan di luar wilayah itu ya, wilayah ini harus maju," kata dia. Ajat mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah membuat formula terkait pertambangan itu. Apabila ternyata dibuka kembali, ia menyebut pembukaan disertai pengetatan mulai dari lingkungan, tambang hingga perekonomian berjalan kembali. "Kalau misalnya itu layak dibuka kembali, kemudian dengan beberapa pengetatan dari sisi lingkungan ataupun dari sisi teknis tambang karena dari ITB bicara teknis tambang. Kami sangat senang biar ekonomi berjalan kembali," kata dia. Sebelumnya, Dedi Mulyadi menutup sementara aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Bogor sejak akhir tahun 2025 lalu. Penutupan sementara karena terdapat permasalahan sosial yang muncul akibat keberadaan tambang.
