Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dilaporkan telah mencapai kesepahaman lisan terkait masa depan Greenland. Namun, hingga kini kesepakatan tersebut belum dituangkan dalam dokumen resmi apa pun.
Sejumlah sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kesepahaman itu tercapai dalam pertemuan Trump dan Rutte pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat. Meski demikian, belum ada kerangka perjanjian tertulis yang mengikat hasil diskusi kedua pihak.
Dalam pertemuan itu, Trump dan Rutte sepakat untuk melanjutkan pembahasan pembaruan perjanjian tahun 1951 antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland yang mengatur kehadiran militer AS di pulau tersebut. Kerangka awal kesepahaman juga mencakup larangan investasi Rusia dan China di Greenland, serta rencana peningkatan peran NATO di wilayah strategis tersebut.
Dua sumber menyebutkan, salah satu elemen lain yang turut dibahas adalah potensi peningkatan akses Amerika Serikat terhadap sumber daya alam Greenland, termasuk cadangan mineralnya. Namun, Rutte membantah telah membicarakan isu tersebut secara langsung dengan Trump.
Gedung Putih menegaskan rincian kesepakatan akan diumumkan setelah proses perundingan rampung.
"Jika kesepakatan ini terwujud, dan Presiden Trump sangat berharap demikian, Amerika Serikat akan mencapai semua tujuan strategisnya terkait Greenland dengan biaya yang sangat kecil, selamanya," ujar juru bicara Gedung Putih Anna Kelly, dikutip CNN International, Jumat (23/1/2026).
"Rinciannya akan dirilis sesuai dengan kesepakatan yang telah diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat," tambahnya.
Sumber lain mengungkapkan, ketiadaan dokumen tertulis terjadi karena Rutte tidak menginginkan adanya naskah resmi dalam pertemuan tersebut. Ia disebut khawatir dokumen bisa bocor atau dipublikasikan Trump di media sosial, menyusul unggahan Trump sebelumnya yang memuat pesan pribadi dari Rutte.
Absennya dokumentasi tertulis ini memicu kebingungan di kalangan sekutu NATO mengenai apa saja yang benar-benar telah disepakati. Dokumen rinci terkait kesepakatan baru disebut akan dibahas dalam pertemuan kelompok kerja AS-Denmark-Greenland, yang dibentuk pekan lalu. Pertemuan lanjutan itu diperkirakan dapat digelar paling cepat pekan depan di Washington, DC.
Sementara itu, sejumlah pejabat NATO sebelumnya mengemukakan kemungkinan Denmark mengizinkan AS membangun lebih banyak pangkalan militer di Greenland. Namun pemerintah Denmark menegaskan belum ada pembicaraan langsung terkait pemberian wilayah kedaulatan kepada AS.
"NATO sepenuhnya menyadari posisi Kerajaan Denmark," kata Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. "Kita bisa bernegosiasi soal keamanan, investasi, dan ekonomi, tetapi kita tidak bisa bernegosiasi tentang kedaulatan."
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen juga menegaskan sikap serupa. Ia mengaku belum melihat hal "yang konkret" dari kesepahaman tersebut dan menekankan bahwa kedaulatan merupakan garis merah.
"Tidak ada pihak lain selain Greenland dan Kerajaan Denmark yang memiliki mandat untuk membuat kesepakatan tentang Greenland tanpa kami," ujar Nielsen. "Singkatnya, kami memilih Kerajaan Denmark, kami memilih Uni Eropa, dan kami memilih NATO. Ini bukan hanya soal Greenland, tetapi tentang tatanan dunia bagi kita semua."
(tfa/tfa)
