London: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah melindungi satwa Indonesia. Salah satunya gajah Sumatra yang berstatus kritis, melalui Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Provinsi Aceh.
“Dalam dialog Presiden Republik Indonesia dengan Yang Mulia Raja Inggris pada November 2024, Presiden Prabowo berkomitmen menyediakan lahan seluas 20.000 hektare untuk konservasi gajah. Pada Agustus 2025, komitmen ini diperluas menjadi 90.000 hektare,” kata Raja Antoni, dalam pidatonya, di forum Advancing Sustaunable Nature Finance in Aceh and Beyond, di London, 21 Januari 2026.
Menhut Raja Antoni menjelaskan PECI dirancang sebagai inisiatif kolaboratif lintas sektor, serta menggabungkan pendekatan konservasi, pengelolaan lanskap, dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini dirancang sebagai model percontohan yang akan direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
Tidak hanya PECI Aceh, proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra.
Baca Juga :Bali Zoo Hentikan Program Gajah Tunggang Demi Kesejahteraan Satwa
“Saat ini kami tengah membangun fondasi yang diperlukan agar Way Kambas dapat menjadi lokasi proyek offset karbon pertama di dalam sistem taman nasional Indonesia yang terbuka bagi Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM),” ujar Raja Antoni.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke London. Foto: Istimewa
Selain itu, Menhut Raja Antoni menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pembiayaan berkelanjutan bagi 57 Taman Nasional Indonesia. Salah satunya pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Taman Nasional, yang diketuai Utusan Khusus Presiden.
“Satuan tugas ini akan memberikan arahan strategis serta mengoordinasikan pelaksanaan Strategi dan Kerangka Investasi Pembiayaan Taman Nasional” jelas Raja Antoni
Diketahui, forum ini dihadiri Minister for Indo Pacific Seema Malhotra utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono.
