Bank Sentral Jepang Tahan Suku Bunga di Tengah Ketidakpastian Fiskal Jelang Pemilu

Bisnis.com, JAKARTA - Bank of Japan (BOJ) memilih menahan suku bunga acuannya sembari menaikkan proyeksi inflasi di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal menjelang pemilu Jepang.

Dalam pernyataan resmi yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (23/1/2026), BOJ mempertahankan suku bunga kebijakan di level 0,75%, sesuai dengan perkiraan seluruh ekonom yang disurvei. Level tersebut menempatkan biaya pinjaman pada posisi tertinggi dalam tiga dekade terakhir.

Anggota Dewan Gubernur BOJ Hajime Takata tercatat memberikan suara untuk kembali menaikkan suku bunga, sementara mayoritas anggota dewan lainnya memilih mempertahankan kebijakan.

Dalam laporan prospek kuartalan terbaru, bank sentral merevisi naik empat dari enam proyeksi inflasinya serta menegaskan kembali komitmen untuk menaikkan biaya pinjaman apabila prospek tersebut terealisasi.

Keputusan tersebut diambil hanya berselang beberapa hari setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengguncang pasar keuangan dengan janji untuk menangguhkan pajak penjualan atas makanan sebagai bagian dari agenda kampanyenya menjelang pemilu pada 8 Februari.

Prospek terbaru tersebut mengindikasikan dewan gubernur di bawah pimpinan Kazuo Ueda berada di jalur untuk kembali menaikkan suku bunga, setelah bulan lalu menaikkan suku bunga kebijakan ke level tertinggi sejak 1995. 

Bank sentral perlu mempertimbangkan dampak kebijakan Desember terhadap harga dan perekonomian, efek inflasi dari pelemahan yen yang berlanjut, serta hasil pemilu dalam menentukan waktu langkah berikutnya.

Nilai tukar yen melemah tipis ke kisaran 158,70 per dolar AS sesaat setelah pengumuman BOJ. Mata uang Jepang itu sempat menyentuh level terendah dalam 18 bulan di 159,45 per dolar AS awal bulan ini, menyusul laporan awal mengenai rencana Takaichi menggelar pemilu.

Kemenangan yang memperkuat mayoritas koalisi pemerintah di parlemen dinilai dapat memberi ruang lebih luas bagi Takaichi untuk mendorong kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini berpotensi menekan yen lebih lanjut sekaligus mendorong kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang.

Awal pekan ini, Takaichi berjanji memangkas pajak konsumsi sebesar 8% atas makanan dan minuman non-alkohol menjadi nol selama dua tahun apabila Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya memenangkan pemilu nasional. Kebijakan senilai sekitar ¥5 triliun atau setara US$32 miliar itu ditujukan untuk meringankan beban rumah tangga yang tertekan oleh inflasi, khususnya kenaikan harga pangan.

Meski BOJ berupaya menumbuhkan inflasi yang stabil setelah puluhan tahun mengalami tekanan harga dan deflasi, lonjakan biaya hidup kini menjadi salah satu keluhan utama para pemilih.

Laporan yang dirilis sebelumnya menunjukkan inflasi inti yang mengecualikan harga makanan segar melambat menjadi 2,4%, dipengaruhi oleh sejumlah program subsidi pemerintah yang masih berjalan maupun yang telah berakhir.

Laporan tersebut juga mencatat harga pangan naik 5,1% pada Desember dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, inflasi tercatat telah berada di atas target BOJ sebesar 2% selama empat tahun kalender terakhir.

Usulan pemangkasan pajak dari Takaichi muncul setelah pemerintah bulan lalu meloloskan paket stimulus ekonomi senilai ¥17,7 triliun yang mencakup langkah-langkah untuk menekan biaya utilitas dan bahan bakar.

Dalam laporan prospek kuartalan terbarunya, BOJ tetap menaikkan proyeksi harga meskipun ada stimulus tersebut, lantaran kebijakan itu diperkirakan akan mendorong inflasi dasar dalam jangka panjang.

Bank sentral kini memperkirakan inflasi inti—tidak termasuk makanan segar—rata-rata mencapai 2,2% pada tahun fiskal yang dimulai April, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar 2%.

Gubernur BOJ Kazuo Ueda dijadwalkan memaparkan lebih lanjut pertimbangan di balik keputusan kebijakan, arah suku bunga ke depan, serta prospek inflasi dalam konferensi pers yang biasanya dimulai pukul 15.30 waktu setempat.

Pernyataan Ueda berpotensi memengaruhi pergerakan yen, dan pasar akan mencermati secara khusus setiap komentarnya terkait lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang belakangan ini.