FAJAR, PALOPO—Teka- teki siapa penggangti Firmanza DP jadi Sekkot Palopo akhirnya terjawab. Wali Kota Palopo, Naili resmi melantik Zulkifli Halid.
Zulkifli sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo.
Pelantikan ini digelar secara bertepatan dengan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80, yang diperingati setiap tanggal 23 Januari sebagai momentum sejarah perjuangan rakyat Luwu melawan penjajahan pada 23 Januari 1946.
Acara pelantikan berlangsung di lantai dua Aula Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, sekitar pukul 09.00 Wita, Jumat 23 Januari 2026.
Zulkifli Halid mendapat amanah sebagai Sekkot Palopo yang sebelumnya diisi secara sementara oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda, Abdul Waris
Sekda sebelumnya dijabat Firmanza DP yang pindah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
Wali Kota Palopo, Naili menekankan pentingnya komitmen aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.
“Saya berpesan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran birokrasi agar bekerja secara inovatif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Birokrasi yang berinovasi menjadi kunci utama dalam mendorong perubahan positif bagi kota kita, sekaligus melanjutkan semangat perjuangan dan persatuan yang diwariskan oleh Hari Perlawanan Rakyat Luwu,” ujar Naili.
Kepemimpinan istri Trisal Tahir ini dinilai tegas dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.
Pasca dilantik pada Agustus 2025 lalu, sedikitnya dua pejabat telah dinonaktifkan karena dianggap tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik.
Adapun yang dinonaktifkan adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Palopo dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP).
Pasca pelantikan Pj Sekda ini, Pemerintah Kota Palopo diprediksi akan segera bergulir mutasi akbar di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Mutasi tersebut mencakup penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih selaras dengan visi pembangunan Palopo Baru.
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan birokrasi, proses mutasi dan penataan OPD tersebut diperkirakan akan dimulai pada awal Februari 2026 mendatang.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan Naili -Akhmad Syarifuddin (Naili-Ome) yang telah berjalan sejak Agustus 2025. (shd)
