JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mengusulkan kanal pengaduan daring (online) untuk masyarakat demi mendorong transparansi program makan bergizi gratis (MBG).
"Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” katanya di Jakarta, Jumat (23/1/1026), via Antara.
Charles mengatakan saat ini pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji.
"Baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kedaluwarsa," sebutnya.
Ia menuturkan, laporan yang diterima DPR terkait program MBG meliputi penggunaan ultra processed food (UPF) berlebihan, seperti sosis, nugget, serta makanan kemasan tinggi gula.
Menurutnya, itu bertentangan dengan semangat program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak.
Baca Juga: Di WEF, Prabowo Sebut MBG Ciptakan 600 Ribu Lebih Pekerjaan Hanya di Bagian Dapur
"Di samping itu, banyak pula aduan soal porsi makanan yang tidak manusiawi, seperti tempe sebesar ujung jempol, ikan berukuran sangat kecil, hingga buah hanya berjumlah tiga butir," ungkapnya.
Menurut Charles, jika ada kanal pengaduan terintegrasi, masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung dengan mengunggah foto dan deskripsi masalah sehingga penanganan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia menilai sistem pengaduan seperti itu juga akan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Antara
- dpr
- komisi ix
- mbg
- makan bergizi gratis
- kanal pengaduan mbg
- Charles Honoris
