Aceh Belum Pulih, Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang untuk Keempat Kalinya

Untuk keempat kalinya, Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana. Lima dari 18 kabupaten/kota terdampak belum pulih. Sebagian warga masih terisolasi akibat akses jalan dan jembatan yang masih putus atau sulit dilalui.

Perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini berlaku selama tujuh hari, 23-29 Januari 2026. Sebelumnya, tanggap darurat pertama dilakukan pada 28 November-11 Desember 2025.

Selanjutnya, Aceh tiga kali memperpanjang status tersebut, yakni 12-25 Desember 2025, 26 Desember 2025-8 Januari 2026, dan 9-22 Januari 2026.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang hadir secara virtual dalam rapat koordinasi dari Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/1/2026) malam, mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini didasari rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia juga mempertimbangan kondisi terkini di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tengah.

Dari kunjungan Mualem ke lapangan dan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, penanganan darurat dampak bencana di lima kabupaten itu belum tuntas. Salah satu masalah paling krusial ialah konektivitas darat masyarakat masih terganggu karena akses jalan dan jembatan masih putus atau sulit dilalui.

Di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, misalnya, jembatan masih putus. Akibatnya, warga harus masuk ke sungai untuk beraktivitas.

Padahal, sungai itu hanya bisa dilalui saat tinggi muka air dan debitnya surut. Kalau tinggi muka air dan debitnya meningkat, sungai itu sangat berbahaya.

Atas dasar itu, kawasan Sawang membutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat. Rinciannya, empat jembatan darurat dengan panjang masing-masing sekitar 200 meter dan empat jembatan darurat dengan ukuran lebih pendek.

”Kondisi serupa terjadi di akses antar kampung di Bireuen dan di Kecamatan Pining, Gayo Lues. Saya harap pembangunan jembatan darurat untuk daerah-daerah itu bisa segera diupaya oleh pihak-pihak terkait, seperti TNI, PU (pekerjaan umum), dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” ujarnya.

Mualem pun menyoroti proses pendistribusian bantuan logistik yang belum merata. Di Aceh Tengah, ada kampung yang masih terisolasi. Berdasarkan data BPBD Aceh Tengah per 15 Januari 2026, 10.914 jiwa penduduk di 24 desa dari lima kecamatan masih terisolasi. Daerahnya meliputi Kecamatan Bintang, Ketol, Silih Nara, Rusip Antara, dan Kecamatan Linge.

Hal itu terjadi karena akses jalan dan jembatan dari dan menuju masing-masing desa masih putus atau sulit dilalui. Akses jalan dan jembatan itu rusak atau putus karena diterjang banjir bandang ataupun tertimbun tanah longsor.

Proses pemulihan atau perbaikan konektivitas di sana berlangsung lambat karena kondisi medan yang berat. Situasi itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari maupun perekonomian masyarakat.

”Kami kesulitan menjual hasil pertanian dan perkebunan kami karena akses darat yang belum pulih. Padahal, sumber pendapatan utama kami dari hasil pertanian dan perkebunan,” kata pengepul durian dan cabai dari Desa Rejewali, Ketol, Aceh Tengah, Dedy Rusman, saat dihubungi Kompas.

Untuk itu, Mualem menginstruksikan, salah satu fokus utama selama masa perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini adalah mempercepat pemulihan ataupun perbaikan akses darat di wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Tujuannya, agar semua warga terdampak tersentuh bantuan logsitik maupun layanan dasar.

Selain itu, pemulihan ataupun perbaikan akses darat berguna untuk memacu pemulihan aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama di sektor perekonomian. Pemulihan aktivitas keseharian maupun perekonomian masyarakat pun harus dilakukan dengan segera menuntaskan pembersihan lingkungan permukiman, sarana ibadah, sekolah, sawah, dan kebun yang terdampak.

”Pemulihan aktivitas keseharian dan sumber mata pencaharian warga terdampak harus segera dilakukan,” tegas Mualem.

Sejauh ini, pemulihan aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi salah satu yang paling mendesak. Merujuk data Dinas Pendidikan Aceh dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada 2.805 sekolah di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Sekolah itu masih tertimbun lumpur tebal sisa material bencana dan mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, sampai rusak total.

Dari semua itu, Aceh Tamiang menjadi kabupaten/kota dengan jumlah sekolah rusak yang terbanyak. Akibatnya, sebagian proses pembelajaran masih dilakukan dengan penuh keterbatasan, antara lain di ruang kelas seadanya tanpa buku, kursi, dan meja, serta di tenda darurat.

”Kalau proses pemulihan atau perbaikan sekolah rusak itu berlarut-larut, masa depan satu generasi Aceh terancam hilang,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin.

Maka dari itu, selama masa perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini, Mualem mengimbau semua pihak memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tujuannya, agar proses penanganan darurat semua dampak bencana bisa segera dituntaskan.

Dengan tuntasnya penanganan darurat, Aceh bisa memasuki tahap selanjutnya, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. ”Saya juga minta dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh segera diselesaikan paling lambat 2 Februari 2026,” ujar Mualem.   

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Fadmi Ridwan menilai, perlu ada proses perhitungan pengkajian kebutuhan pascabencana untuk mendukung kelengkapan dokumen R3P Aceh. Proses perhitungan itu harus segera diselesaikan agar dokumen R3P Aceh tuntas sebelum tenggat yang ditentukan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh Safrizal Zakaria Ali menuturkan, masa perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini harus dioptimalkan. Seluruh dana yang sudah turun harus bisa digunakan untuk mempercepat penuntasan penanganan darurat semua dampak bencana.  

”Selesaikan segera semua penanganan darurat yang belum tuntas, tanpa ditunda-tunda. Kami akan terus memantau dan menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung penyelesaian semua penanganan darurat, termasuk rencana penyediaan jembatan darurat di sejumlah wilayah terdampak,” katanya.

Dari semua penanganan darurat yang harus segera dituntaskan, Safrizal menyampaikan, pemerataan pendistribusian bantuan logsitik maupun layanan dasar harus menjadi prioritas utama, khususnya di wilayah yang masih terisolasi.

Di samping itu, hunian sementara (huntara) yang sedang dibangun harus segera diselesaikan dan yang sudah dibangun harus segera dihuni sebelum memasuki bulan Ramadhan pada pertengahan Februari 2026.

Secara umum, lanjut Safrizal, ada kurang lebih 40.000 kepala keluarga (KK) di seluruh Aceh yang masih butuh penanganan darurat optimal selama masa perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini. Semua kebutuhan mereka harus dipenuhi secara matang. Lagi pula, Aceh sedang memasuki fase transisi menuju masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada fase transisi, tidak menutup kemungkinan, ada keterbatasan dalam proses penanganan darurat, seperti pendistribusian bantuan logsitik. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus menyiapkan pemetaaan dan identifikasi manajemen risiko serta solusinya untuk mengantisipasi segala potensi hambatan.

”Yang pasti, dalam seminggu ke depan, kita harus bekerja keras. Sebab, ada pekerjaan darurat yang harus dikerjakan selama masa perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini. Kita harus mengoptimalkan kesempatan yang ada untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang belum tuntas,” tutur Safrizal.