APK Rendah, Indonesia Emas Hanya Mimpi

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih di angka 32, 85 persen di tahun 2025. Provinsi Yogyakarta dengan APK tertinggi di Indonesia menembus angka 74,70 persen lebih dan terendah Provinsi Papua Pegunungan di angka 13,34 persen. Dengan pertumbuhan APK pendidikan tinggi yang rata rata 0,7 persen per tahun, maka target jangka panjang 60% di tahun 2045 (RPJPN 2025-2045) tidak akan tercapai. Jauh dari cita cita walaupun pemerintah sudah memperluas strategi meliputi perluasan KIP Kuliah, beasiswa afirmasi. Sementara untuk mencapai usia emas Indonesia tahun 45 APK harusnya di angka 60 persen.

Harus ada tindakan agresif untuk menaikkan APK di Indonesia apalagi tantangan mulai tingginya biaya kuliah kampus-kampus di Indonesia. Yang kian mengkhawatirkan alokasi APBN lebih banyak terserap untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan anggaran untuk pendidikan tinggi. Akibatnya beasiswa untuk siswa tak mampu aja berkurang. Dan kampus kampus diisi kalangan berada.

Kita lihat negara tetangga yang sudah maju yakni Singapura di mana Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Singapura tahun 2024 mencapai 91,09 persen. Angka ini sangat tinggi, menempatkan Singapura sebagai pemimpin dalam partisipasi pendidikan tinggi di ASEAN, jauh melampaui rata-rata negara tetangga.

Hanya 9 persen usia 19-23 tahun warga Singapura yang tidak kuliah di pendidikan tinggi. Sisanya menikmati bangku perkuliahan. APK Singapura jauh di atas Malaysia (43%), Thailand (49,29%), dan Indonesia (32,06% - 39,37%) pada tahun 2024. Singapura juga didukung dengan kampus salah satu yang terbaik di dunia seperti National University Singapura (NUS). Dengan negara Brazil pun kita ketinggalan. APK Brazil 35 persen di tahun 2024.

APK pendidikan tinggi merupakan indikator penting yang mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk usia kuliah yang mengakses pendidikan tinggi. Jika APK Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan, maka Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global, khususnya di sektor industri tinggi yang menuntut sumber daya manusia (SDM) berkompetensi tinggi, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kemampuan berpikir kritis.

Di tengah transformasi industri 4.0 dan menuju society 5.0, kebutuhan tenaga kerja tidak lagi didominasi oleh pekerjaan berbasis tenaga fisik, melainkan oleh pekerjaan yang memerlukan keahlian teknis, riset, inovasi, dan penguasaan teknologi. Rendahnya APK pendidikan tinggi berarti semakin sedikit SDM yang memiliki bekal akademik dan keahlian lanjutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Rendahnya APK berakibat kepada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tentu saja hal itu akan membuat kita terjebak pada pekerjaan berupah rendah dan berproduktivitas rendah. Hal ini menghambat peningkatan kualitas SDM nasional. Dampaknya industri seperti manufaktur canggih, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi terbarukan membutuhkan tenaga ahli yang tidak mampu disiapkan dari dalam negeri atau ketersedian terbatas. Jangan heran di banyak industri besar di Tanah Air, tenaga kerja terampil masih didatangkan dari luar negeri seperti China.

Rendahnya APK membuat Indonesia kekurangan tenaga profesional, sehingga perusahaan terpaksa merekrut tenaga asing. APK yang rendah juga memberikan dampak lambatnya inovasi dan riset dalam negeri. Ketika Presiden Prabowo Subianato mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar di Istana Negara, memang ada harapan pemerintah akan menaikkan dana riset menjadi Rp4 triliun di tahun 2026. Kenaikan tersebut sebenarnya juga kecil jika kita bandingkan dana riset dari negara maju yang menembus 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Korea Selatan misalnya mengalokasikan dann riset tahun 2024 mencapai 131 triliun won (setara dengan hampir 5,13% dari PDB). Nomor dua tertinggi di dunia setelah Israel.

Data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) per Maret 2025 menunjukkan bahwa belanja riset Indonesia masih berada di kisaran 0,3 persen dari PDB, jauh di bawah sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand yang telah mendekati 1 persen, serta Singapura yang mencapai sekitar 1,8 persen PDB.

Perguruan tinggi merupakan pusat riset dan inovasi. Di kita sebagai negara dengan jumlah kampus salah terbanyak di dunia masih bergelut soal administrasi dan kesejahteraan dosen. Saya tertekun melihat pengumuman kampus Universitas Teknologi Malaysia (UTM) di Johor yang membuka lowongan dosen di media sosial mereka. Jika diterima menjadi dosen di UTM, maka akan mendapatkan gaji 20 ribu Ringgit per bulan atau setara 82 juta per bulan.

Begitulah kampus negeri milik kerajaan Malaysia menghargai dosen-dosen di sana sehingga tak perlu lagi nyambi menjadi konsultan proyek atau tim sukses. Dengan gaji yang besar, dosen fokus kepada tugas tugas mengajar pengabdian hingga penelitian sehingga terjadi temuan temuan baru di lapangan yang dapat dipakai dunia industri.

Nah, kembali soal APK yang rendah menyebabkan jumlah peneliti, ilmuwan, dan inovator terbatas, sehingga Indonesia sulit menghasilkan produk berbasis teknologi tinggi dan bernilai tambah besar. Bagaimana dosen mau meneliti serius ketika biaya penelitian habis untuk urusan administrasi lapangan.

Semakin lebar akses pendidikan tinggi yang rendah memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Pendidikan tinggi menjadi “privilege”, bukan hak yang inklusif. Ada istilah orang miskin dilarang kuliah. Sehingga kampus kampus banyak dinikmati kalangan berada.

Beasiswa yang disiapkan pemerintah tak mampu mengcover lulusan SMA yang ingin kuliah. Hanya 32 persen itulah yang sanggup kuliah dan sisanya memilih bekerja menjadi buruh kasar dan sektor informal dengan gaji pas pasan untuk bertahan hidup.

Bonus demografi Indonesia sedang kita nikmati dapat berubah menjadi beban demografi karena banyak usia produktif tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Kota Batam misalnya banyak investasi masuk di bidang industri padat modal yang menggunakan teknologi dan tak banyak menyerap lapangan pekerjaan.

Akibatnya pertumbuhan ekonomi tinggi, namun di sisi lain angka pengangguran di kota itu juga tercatat 7 persen tinggi bahkan salah satu tertinggi Indonesia. Terjadi paradoks ketika pertumbuhan ekonomi tinggi harusnya bisa memberikan lapangan pekerjaan, namun tidak untuk di Batam. Malah lapangan pekerjaan tidak tersedia karena lowongan pekerjaan yang ada memerlukan skill yang tinggi tidak cocok untuk lulusan SMA atau SMK.

Kuliah berbasis teknologi dapat menekan biaya operasional dan memperluas akses pendidikan tinggi ke daerah terpencil tanpa mengorbankan kualitas.

Rendahnya APK pendidikan tinggi bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan ancaman nyata bagi masa depan daya saing bangsa. Jika biaya kuliah terus menjadi penghalang utama, maka Indonesia akan kesulitan mencetak SDM unggul yang mampu bersaing di industri tinggi.

Oleh karena itu, peningkatan APK harus menjadi agenda strategis nasional melalui kebijakan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan selaras dengan kebutuhan industri masa depan. Tanpa langkah konkret, Indonesia berisiko tertinggal di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Keinginan di 100 tahun Indonesia merdeka kita memasuki Indonesia emas di tahun 1945 akan menjadi mimpi ketika sumber daya manusia kita masih banyak yang tidak lulus perguruan tinggi yang tergambar dari APK yang baru 32,85 persen.