EtIndonesia. Upaya internasional untuk meredakan perang Ukraina kembali menemui jalan buntu. Pada 23 Januari 2026, juru runding Amerika Serikat–Rusia–Ukraina menggelar pembicaraan trilateral di Uni Emirat Arab, namun perundingan tersebut gagal mencapai terobosan pada satu isu krusial: status wilayah Donetsk dan kawasan Donbas.
Meski berbagai aspek teknis lain disebut telah mendekati titik temu, Donetsk tetap menjadi satu-satunya perbedaan mendasar yang belum terselesaikan—dan justru itulah yang menentukan arah masa depan perang.
Donetsk, Titik Mati Negosiasi
Pihak Rusia secara tegas menuntut agar Ukraina menarik seluruh pasukannya dari wilayah Donetsk, menjadikannya sebagai syarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan. Moskow menilai penguasaan penuh atas Donetsk sebagai bagian dari klaim teritorial yang telah mereka tetapkan sejak awal konflik.
Presiden Volodymyr Zelenskyy pada hari yang sama mengonfirmasi bahwa Donetsk memang menjadi satu-satunya perbedaan kunci antara posisi Ukraina dan Amerika Serikat dalam perundingan ini, sekaligus faktor utama yang membuat dialog trilateral gagal mencapai kesepakatan.
Alasan Donetsk Menjadi Medan Tarik Ulur
Para analis menilai kebuntuan ini berakar pada tiga faktor utama:
Pertama, realitas militer. Hingga kini, Rusia hampir sepenuhnya menguasai wilayah Luhansk, namun di Donetsk masih terdapat sekitar 5.000 kilometer persegi wilayah yang dikuasai pasukan Ukraina. Kawasan tersebut menjadi tulang punggung garis pertahanan timur Ukraina. Jika Donetsk jatuh sepenuhnya, pasukan Rusia berpotensi memperoleh jalur strategis menuju Sungai Dnieper, yang akan mengubah peta perang secara fundamental.
Kedua, harga politik dan emosional yang sangat mahal. Perang atrisi berkepanjangan di wilayah seperti Bakhmut telah menelan korban besar di kedua belah pihak. Bagi Presiden Vladimir Putin, penguasaan Donetsk berkaitan langsung dengan narasi politik domestik tentang “merebut kembali wilayah historis Rusia”. Sebaliknya, bagi Zelenskyy, melepaskan wilayah yang masih dihuni ratusan ribu warga sipil berisiko dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pengorbanan tentara Ukraina dan kehendak rakyat.
Lebih jauh, Konstitusi Ukraina mengharuskan setiap perubahan wilayah negara dilakukan melalui referendum nasional, sehingga keputusan sepihak hampir mustahil secara hukum.
Ketiga, kepentingan ekonomi strategis. Donetsk dikenal kaya akan logam tanah jarang, titanium, dan mineral strategis lainnya—sumber daya yang sangat bernilai dalam ekonomi dan industri pertahanan global.
Usulan Trump: Zona Ekonomi Bebas Non-Militer
Dalam konteks kebuntuan ini, Donald Trump belakangan mengusulkan gagasan alternatif: menjadikan wilayah sengketa sebagai zona ekonomi bebas non-militer, berada di bawah pengawasan internasional, dengan fokus pada perdagangan bebas dan eksploitasi mineral sebagai insentif ekonomi menuju perdamaian.
Namun hingga 23 Januari 2026, gagasan tersebut belum memperoleh dukungan substantif, baik dari Rusia maupun Ukraina.
Ketegangan Meluas ke Laut dan Eropa
Di tengah kebuntuan diplomasi, ketegangan geopolitik terus menjalar. Pada 22 Januari, Angkatan Laut Prancis mencegat dan menyita sebuah kapal pesiar yang berangkat dari Rusia di perairan internasional Mediterania. Paris menuduh kapal tersebut bagian dari “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional.
Zelenskyy memuji langkah Prancis dan bahkan menyarankan agar muatan minyak di kapal tersebut disita sepenuhnya.
Zelenskyy–Trump Bertemu di Davos
Pada 23 Januari, Zelenskyy mengungkapkan bahwa dia baru saja bertemu Donald Trump di Davos, Swiss, di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kemungkinan penambahan sistem pertahanan udara Patriot dari Amerika Serikat untuk Ukraina.
Zelenskyy juga menyatakan bahwa kerangka besar perjanjian jaminan keamanan AS–Eropa telah hampir rampung dan kini hanya menunggu keputusan Trump terkait waktu dan lokasi penandatanganan.
Pengamat politik Tao Miao menilai perkembangan ini sebagai sinyal strategis yang sangat penting. Selama ini, Ukraina berupaya memperoleh jaminan keamanan yang mengikat secara hukum—mirip Pasal 5 NATO. Dukungan Amerika Serikat sebagai kekuatan militer utama akan sangat menentukan arah perang dan struktur keamanan Eropa ke depan.
Greenland, NATO, dan Retaknya Uni Eropa
Sementara itu, ketegangan AS–Eropa meningkat di luar medan Ukraina. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick mempertanyakan logika negara-negara Eropa yang bersedia mengirim pasukan ke Greenland, tetapi tidak ke Ukraina—sebuah sikap yang menurut Washington sulit dipahami.
Akibat sengketa geopolitik Greenland dan ancaman tarif AS, sejumlah dana pensiun Eropa, termasuk dari Swedia dan Denmark, sempat melakukan penjualan obligasi Amerika Serikat.
Dalam wawancara dengan Fox News di Davos pada 22 Januari, Trump menanggapi potensi tekanan ekonomi itu dengan nada keras: “Jika mereka benar-benar ingin melakukannya, silakan. Tapi jika itu terjadi, kami akan melakukan pembalasan besar. Kami memegang semua kartu.”
Sehari kemudian, 23 Januari, Trump kembali mengejutkan dunia dengan unggahan media sosial yang menyatakan: “Mungkin kita seharusnya menguji NATO, mengaktifkan Pasal 5, memaksa NATO melindungi perbatasan selatan kita dan menghentikan imigrasi ilegal.”
Pernyataan tersebut memicu pertemuan darurat semalaman Uni Eropa di Brussel pada hari yang sama. Meski Trump tampak sedikit melunak soal Greenland, mayoritas negara UE menilai krisis berikutnya bisa muncul kapan saja. Uni Eropa kini terbelah antara pendekatan keras dan lunak, namun satu kesimpulan disepakati: UE tidak lagi memiliki jalan mundur.
Arktik Memanas, Inggris Mundur soal Chagos
Secara paralel, Norwegia meningkatkan kewaspadaan di Kepulauan Svalbard karena kekhawatiran meningkatnya aktivitas Tiongkok dan Rusia di kawasan Arktik. Pemerintah Norwegia menegaskan bahwa Perjanjian Svalbard hanya menjamin akses setara, bukan kedaulatan setara.
Di London, menurut laporan The Daily Telegraph, pada 23 Januari, Perdana Menteri Keir Starmer menarik kembali rancangan undang-undang penyerahan Kepulauan Chagos kepada Mauritius setelah mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat. Partai Konservatif memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi melanggar Perjanjian Inggris–AS 1966, yang menjamin kedaulatan Inggris atas Chagos demi pertahanan bersama dan penggunaan Pangkalan Militer Diego Garcia.
Rusia Sambut Komisi Perdamaian Trump
Di tengah dinamika ini, Rusia menyatakan kesediaannya bergabung dengan Komisi Perdamaian yang digagas Trump, bahkan menawarkan penggunaan 1 miliar dolar dari aset Rusia yang dibekukan di AS sebagai modal tawar-menawar.
Analis menilai langkah ini memberi Rusia pengaruh diplomatik besar tanpa biaya tambahan. Moskow selama ini dikenal kurang menyukai peran dominan PBB, sehingga pembentukan Komisi Perdamaian alternatif justru sejalan dengan kepentingannya. Sebaliknya, PKT (Partai Komunis Tiongkok) yang sangat bergantung pada hak veto dan panggung PBB berpotensi tersisih jika struktur diplomasi global bergeser.
