Nilai tukar rupiah sempat menyentuh level intraday sekitar Rp16.985 per dolar AS pada 20 Januari 2026. Hal yang harus jadi perhatian serius karena angka itu bahkan lebih lemah dibanding level intraday saat krisis moneter 1998, yang berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Situasi tersebut dinilai bukan sekadar gejolak biasa, melainkan jadi alarm serius bagi arah kebijakan ekonomi nasional.
Prof Dr Ir Perdana Wahyu Santosa Direktur Riset GREAT Institute, menilai pelemahan rupiah kali ini tidak bisa dilihat sebagai dampak faktor global semata. Menurutnya, ada kombinasi tekanan eksternal dan “bumbu domestik” yang membuat pasar bereaksi lebih sensitif.
Dia menjelaskan, pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar AS tidak sedang berada pada fase super kuat. Karena itu, pasar membaca adanya faktor dalam negeri yang ikut memperbesar tekanan, mulai dari arus keluar modal asing, kekhawatiran fiskal, hingga isu independensi bank sentral.
“Pelemahan rupiah bukan hanya murni sentimen global atau murni masalah domestik, melainkan interaksi keduanya. Di titik interaksi inilah kualitas kebijakan publik diuji,” kata Prof Perdana dalam analisisnya yang dikutip Antara, Sabtu (24/1/2026).
Guru Besar Ekonomi di Universitas YARSI Jakarta itu juga menjelaskan, secara historis rupiah memang sensitif terhadap perubahan selera risiko global dan ketidakpastian geopolitik. Namun kali ini, tekanan diperkuat oleh beberapa faktor utama.
Pertama, arus keluar portofolio asing. Sepanjang 2025, pasar obligasi pemerintah mencatat outflow sekitar 6,5 miliar dolar AS. Kondisi ini memberi tekanan tambahan pada rupiah sekaligus membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter.
Kedua, kekhawatiran fiskal. Defisit APBN 2025 disebut melebar menjadi sekitar 2,92 persen terhadap PDB atau setara Rp697 triliun, mendekati batas hukum tiga persen. Situasi ini membuat pasar mulai menghitung ulang risiko fiskal Indonesia.
“Ketiga, isu independensi bank sentral. Pasar secara spesifik mencatat kekhawatiran mengenai independensi BI menguat setelah muncul ‘kandidat tertentu’ untuk posisi Deputi Gubernur BI. Hal ini juga sejalan dengan dugaan pasar tentang adanya isu ‘penguatan fiskal’,” jelasnya.
Selain itu, terdapat faktor musiman seperti meningkatnya permintaan dolar AS untuk impor menjelang Ramadan, serta pembayaran dividen yang kerap mempertebal tekanan jangka pendek terhadap rupiah.
“Intinya adalah pelemahan rupiah bukan hanya ‘murni sentimen global’ atau ‘murni masalah domestik’, melainkan interaksi keduanya. Di titik interaksi inilah kualitas kebijakan publik diuji.
Dampak ke Target Pertumbuhan 5,4 Persen
Prof Perdana kemudian menyinggung soal mitos lama, yakni “rupiah lemah = ekspor untung.” Dalam praktik Indonesia modern, menurutnya depresiasi tajam sering punya biaya yang lebih cepat terasa daripada manfaatnya.
Pertama, inflasi impor. Industri yang bergantung pada bahan baku impor (farmasi, kosmetik, baja) rentan kenaikan biaya, yang bisa menggerus margin atau diteruskan ke harga.
Kedua, biaya pembiayaan negara dan swasta. Yield SBN 10 tahun sempat menyentuh sekitar 6,33 persen, tertinggi beberapa bulan. Ketika yield naik, beban bunga bisa “memakan” ruang belanja produktif. Padahal belanja produktif adalah amunisi pertumbuhan.
“Ketiga, stabilitas fiskal. Depresiasi rupiah cenderung meningkatkan biaya subsidi energi dan pembayaran utang valas, sehingga menambah tekanan defisit. Ini persis kekhawatiran yang disorot investor global,” ujarnya.
Adapun di sisi moneter, Reuters mencatat seluruh ekonom dalam polling memperkirakan BI menahan suku bunga di 4,75% untuk menjaga stabilitas rupiah.
Ujian Koordinasi Kebijakan
Menurut Prof Perdana, agar target pertumbuhan Kemenkeu tetap kredibel, paket kebijakannya perlu di-fitting lagi seperti setelan jas yang pas: tidak kebesaran (boros), tapi juga tidak kekecilan (menahan ekonomi). Tentunya, rapi di detail.
Dia menekankan harus ada jangkar fiskal yang jelas, yakni disiplin tiga persen sebagai aset, bukan beban. Batas defisit tiga persen bukan “angka keramat”, tapi fondasi kepercayaan investor sejak pascakrisis Asia.
“Hal ini menegaskan aturan yang menjadi salah satu pilar kredibilitas fiskal. Kemenkeu sebaiknya menjaga disiplin fiskal dengan menurunkan premi risiko, menahan yield, dan pada akhirnya membantu pembiayaan ekonomi lebih murah demi pro-pertumbuhan,” ungkapnya.
Selanjutnya, harus ada komunikasi kebijakan. Maritkan rumor sebelum jadi risiko premium. Tujuannya, pasar bisa menerima program besar bila pembiayaannya jelas, bertahap, dan dievaluasi.
“Ketidakpastian bukan defisit itu sendiri yang biasanya membuat kurs panik. Di sini Kemenkeu perlu tampil sebagai ‘penjaga narasi’: belanja diprioritaskan, kualitas belanja ditingkatkan, dan jalur pembiayaan transparan,” bebernya.
Dirut Great Institute itu juga berharap amunisi valas dan mekanisme stabilisasi diperkuat. Dari laporan BI soal cadangan devisa akhir Desember 2025 sebesar 156,5 miliar dolar AS, meningkat dari November, cukup untuk membiayai impor dan kewajiban eksternal beberapa bulan ke depan.
“Ini modal kuat untuk meredam volatilitas. Bukan untuk ‘melawan pasar’, tetapi untuk mencegah kepanikan,” ujarnya.
Kemudian, kurangi permintaan dolar yang “tidak perlu” lewat pendalaman pasar dan hedging. Banyak menurutnya tekanan kurs berasal dari perilaku defensif korporasi. Ketika volatilitas naik, perusahaan buru-buru membeli dolar.
“Solusinya bukan moralizing, melainkan memperluas instrumen lindung nilai, mempermudah akses hedging, dan memperdalam likuiditas pasar rupiah agar manajemen risiko valas jadi kebiasaan normal, bukan reaksi panik,” ujarnya.
Sinkronisasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga harus dilakukan untuk menjaga transmisi ke sektor riil.
“Stabilitas rupiah saat ini harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga dan kelancaran kredit. Kemenkeu menargetkan pertumbuhan 5,4 persen pada 2026, maka stabilisasi pasar keuangan perlu berjalan paralel dengan stimulus yang terarah dan disiplin,” ucapnya.
Terakhir, dia menyimpulkan menyikapi rupiah di ambang Rp17.000 adalah ujian koordinasi kebijakan.
“Respons terbaik bukan dramatis, tetapi teknokratis dan konsisten yaitu jaga jangkar fiskal, kuatkan komunikasi, gunakan cadangan devisa secara terukur, dan dorong manajemen risiko valas di sektor riil. Dengan itu, agenda pertumbuhan Kemenkeu mendapat dukungan yang paling penting dari semuanya: kepercayaan,” pungkasnya. (bil/iss)
