Dewan Perdamaian Gaza Resmi Dibentuk, Tiongkok Pilih Tak Berkomentar

Beijing: Pemerintah Tiongkok enggan mengomentari pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, pada Jumat kemarin mengatakan pihaknya tidak akan memberikan pernyataan tambahan terkait lembaga tersebut.

“Kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Dewan Perdamaian Gaza dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan,” kata Guo dalam konferensi pers di Beijing.

Dewan Perdamaian Gaza resmi terbentuk setelah penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Piagam tersebut ditandatangani oleh para pemimpin atau perwakilan dari 20 negara, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Bahrain, Azerbaijan, Bulgaria, Hongaria, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Maroko, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yordania.

Presiden AS Donald Trump selaku inisiator mengatakan Dewan Perdamaian Gaza akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani krisis global yang melampaui Jalur Gaza.

“Kami berkomitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali. Mandat dewan ini dapat diperluas seiring keberhasilan upaya di Gaza,” kata Trump, dilansir dari Antara, Sabtu, 24 Januari 2026. Indonesia Ikut Bergabung Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap peran diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian Palestina.

“Keanggotaan kita merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap posisi dan pandangan Indonesia terkait perdamaian dunia, khususnya di kawasan tersebut,” ujar Sugiono.

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan Dewan Perdamaian Gaza merupakan kesempatan bersejarah untuk mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif demi kepentingan rakyat Palestina.

Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menyusul persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November 2025 atas resolusi 2803 yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif penyelesaian konflik di Jalur Gaza. Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

Selain Dewan Perdamaian, juga dibentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang dipimpin teknokrat kelahiran Gaza, Ali Sha’ath, untuk mengawasi pemulihan layanan publik dan stabilisasi kehidupan sipil.

Diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza, sementara Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Jasper Jeffers ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Baca juga:  Lula Tuding Trump Ingin Bentuk PBB Baru Lewat Board of Peace