JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Indonesia menjadi satu dari sejumlah negara yang menjadi anggota pendiri (founding members) Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Para founding members itu kemudian melakukan penandatanganan di Swiss.
Presiden Prabowo Subianto menjadi pihak yang turut menandatangani piagam.
"Kita itu sebagai founding members. Yang kemarin 20 tanda tangan itu founding members," kata Sugiono dalam keterangan pers di Bad Ragaz, Swiss, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (24/1/2026).
Sugiono menyampaikan, Indonesia juga menjadi satu dari segelintir negara Asia Tenggara yang ikut bergabung.
Baca juga: Jawaban Menlu soal Sikap Indonesia atas Ambisi Trump Kuasai Greenland: Kita Non-align
Selain Indonesia, ada Vietnam yang menyatakan turut serta, meski tidak hadir dalam sesi penandatanganan.
Ia menyebut, seturut informasi yang didapatnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan undangan kepada sekitar 60 negara.
"Dari 60 tersebut, yang 20 kemarin yang sebagai early responder dianggap sebagai founding members ikut penandatanganan," ucap dia.
Ia pun menjelaskan, ada dua tipe undangan yang disebar Trump.
Undangan pertama adalah untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, sementara undangan kedua adalah untuk penandatanganan.
Baca juga: Menlu Ungkap Alasan Prabowo Bawa Indonesia Gabung Board of Peace untuk Gaza
"Dan yang dipersyaratkan kemarin tuh sebenarnya yang ikut penandatanganan adalah negara yang setuju untuk bergabung. Tapi sebenarnya list-nya cukup banyak kemarin, cuma karena tidak semuanya bisa hadir pada saat penandatanganan jadi yang 20 inilah yang jadi founding members," jelas Sugiono.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela kunjungannya ke Swiss.
Lewat legalisasi itu, Indonesia resmi bergabung dalam badan internasional yang diinisiasi Trump tersebut.
Pembentukannya bertujuan untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Baca juga: Menlu RI Tegaskan Keberadaan Dewan Perdamaian Tak Gantikan Peran PBB
Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).
Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
