JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto menilai bahwa kritik dari masyarakat bukanlah suatu ancaman meski terkadang penyampaiannya kasar.
Menurut Noe, kritik merupakan salah satu cara bagi masyarakat agar suara mereka didengar oleh pemerintah.
"Kita harus paham bahwa kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi," tutur Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, dikutip Sabtu (24/1/2026).
Noe menambahkan, pemerintah juga harus paham bahwa tidak semua masyarakat tahu cara untuk menyampaikan kritik dengan logis dan baik.
Baca juga: Noe Letto: Sekarang yang Dipecah Belah adalah Rakyat dan Pejabat
Namun, lanjut Noe, tanggapan dari pemerintah atas kritikan rakyatnya justru sangat emosional.
"Tapi yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan Tenaga Ahli," ucapnya.
Ia menuturkan, public relation pemerintah semestinya belajar bagaimana menghadapi situasi krisis ini, bukan malah diam dan marah.
"Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga," kata dia.
Noe menyebut, perlu adanya kerangka kerja atau framework yang jelas dalam pemerintahan untuk merespons kritik publik.
Baca juga: Noe Letto Nilai Posisi Tenaga Ahli Lebih Ideal Dibanding Masuk Pemerintah Jalur Parpol
Penanganan kritik, kata Noe, idealnya dilakukan dengan mengakui adanya masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta disertai komitmen yang dapat dipantau publik.
"Bayangkan ini menjadi standar dari semua pejabat kita. Dia bisa dengan dingin melihat masalah, bisa meng-acknowledge, mengakui bahwa masalah itu ada, tidak lari dari masalah, bisa merespon dengan jujur, apa adanya, transparan, dan punya komitmen yang bisa dilihat bersama," ucapnya.
Hal ini yang juga menjadi alasan Noe menerima posisi tenaga ahli (TA) di DPN RI sebagai bentuk eksperimennya untuk membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat.
"Ya peran kampret memang. Harus kayak gini. Tapi tidak bisa kita ngomongin ide kita dan suruh orang lain yang ambil risikonya," kata Noe.
Ia mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai TA apabila gagasan dan rekomendasinya tidak mendapat ruang untuk diterapkan.
Baca juga: Singgung Kasus Pandji, Noe Letto Sebut Humas Pemerintah Kerap Emosional
Meski demikian, Noe menegaskan tidak akan bertahan jika perannya hanya bersifat simbolis.
"Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign," kata dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
