Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melontarkan kritik keras terhadap Dewan Perdamaian untuk Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dilansir dari DW, Sabtu (24/1/2026), Lula menilai inisiatif tersebut mencerminkan melemahnya multilateralisme dan semakin dominannya politik dalam hubungan internasional.
Pernyataan itu disampaikan Lula pada Jumat (23/1/2026), sehari setelah Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Meski Brasil diundang untuk bergabung dalam dewan tersebut, pemerintah Brasil memilih tidak hadir.
Menurut Lula, pembentukan dewan yang diprakarsai sepihak oleh Amerika Serikat tersebut menunjukkan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin diabaikan dalam praktik politik global saat ini.
“Kita sedang hidup di masa yang sangat kritis dalam politik dunia. Multilateralisme dibuang dan digantikan oleh unilateralisme. Yang berlaku adalah hukum yang paling kuat. Piagam PBB sedang dirobek,” katanya.
Lula bahkan menilai Trump tengah berupaya menciptakan tatanan global baru yang dikendalikan sepenuhnya oleh Amerika Serikat, dengan mengabaikan mekanisme internasional yang sudah ada.
“Presiden Trump mengusulkan pembentukan PBB baru, di mana dia sendiri menjadi pemiliknya,” tambahnya.
Kritik tersebut disampaikan Lula saat berpidato dalam acara Gerakan Pekerja Tanpa Tanah (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra/MST) di Salvador, Brasil.
Bagi Pemimpin Negara Brazil itu, langkah Trump justru mempersempit ruang dialog internasional dan bertentangan dengan agenda reformasi global yang selama ini diperjuangkan Brasil, termasuk perluasan Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif.
Sejak 2003, Brasil secara konsisten mendorong masuknya negara-negara berkembang seperti Brasil, Meksiko, dan negara-negara Afrika sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.
Lula juga menyinggung kebijakan Trump di isu lain, termasuk rencana Amerika Serikat untuk menguasai Greenland, yang menurutnya mencerminkan pendekatan sepihak dan berbasis kekuatan dalam politik internasional.
