Pantau - Status Indonesia sebagai upper middle income country (UMIC) menandai kemajuan ekonomi di level global, namun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang dirasakan mayoritas masyarakat.
Ironi di Balik Status UMIC: Pertumbuhan Belum MerataMeskipun secara makroekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan, pasar kerja domestik masih menunjukkan kerapuhan dalam menyerap tenaga kerja terampil secara luas dan berkelanjutan.
Laporan Bank Dunia menyebut garis kesejahteraan global untuk negara UMIC berada pada angka 8,30 dolar AS per orang per hari (berdasarkan PPP).
Namun, sekitar dua pertiga penduduk Indonesia masih hidup di bawah ambang kesejahteraan tersebut.
Data ini kontras dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menetapkan tingkat kemiskinan nasional hanya 8,57 persen berdasarkan standar kemiskinan absolut nasional.
Menurut ekonom Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat luas.
BPS juga mencatat bahwa kelas menengah Indonesia hanya mencakup 17 persen dari total populasi, angka yang dinilai terlalu kecil untuk menopang stabilitas ekonomi jangka panjang.
Keberhasilan keluar dari jebakan pendapatan menengah sangat bergantung pada terbentuknya kelas menengah yang besar, produktif, dan memiliki daya beli kuat.
Kelas menengah berperan penting sebagai penyangga demokrasi ekonomi, penggerak inovasi, serta penghubung antara kebijakan publik dan kebutuhan pasar.
Untuk membentuk kelas menengah yang kokoh, diperlukan lapangan kerja berkualitas.
Namun, model pembangunan yang lebih menekankan pada konsesi dan akumulasi elite kerap menghasilkan lapangan kerja rentan, upah rendah, dan minim perlindungan pekerja.
Farouk juga menyoroti bahwa model pembangunan semacam ini turut meninggalkan kerusakan ekologis, seperti banjir di Sumatera akibat lemahnya tata kelola lahan.
Keberhasilan pembangunan semestinya diukur dari kemampuan menciptakan lapangan kerja layak, perluasan jaring pengaman sosial, serta akses pendidikan dan kesehatan yang bermutu.
Pasar kerja domestik belum mampu menyerap tenaga kerja terampil sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan.
Menjadikan Mobilitas Global Sebagai Solusi StrategisFarouk melihat peluang dalam integrasi tenaga kerja terampil Indonesia ke pasar global sebagai salah satu solusi alternatif.
Negara maju saat ini menghadapi kekurangan tenaga profesional di sektor kesehatan, teknik, teknologi, dan layanan publik.
Kekurangan tersebut didorong oleh penuaan populasi, transformasi digital, dan kompleksitas kebutuhan layanan publik.
Bagi Indonesia, ini bukan sekadar ekspor tenaga kerja, tetapi upaya strategis untuk menempatkan sumber daya manusia sebagai aset penting pembangunan nasional.
Farouk menekankan pentingnya program nasional berbasis kemitraan pemerintah dan swasta yang fokus pada pelatihan bahasa, sertifikasi internasional, serta keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar global.
Langkah ini bertujuan agar mobilitas tenaga kerja terampil menjadi bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada struktur ekonomi, melalui pendapatan dan remitansi yang dapat menciptakan kelas menengah baru.
Remitansi yang diinvestasikan dalam pendidikan, usaha kecil, atau kegiatan produktif berpotensi menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal.
Selain penghasilan, pengalaman kerja internasional membawa pulang pengetahuan dan etos kerja baru.
Contohnya, perawat asal Indonesia yang bekerja di rumah sakit lansia di Jepang, mampu membawa standar profesional dan wawasan baru ke komunitas mereka di tanah air.
Meski demikian, sejumlah tantangan harus dihadapi, seperti perlindungan hak tenaga kerja, pengakuan kualifikasi, dan risiko eksploitasi di negara tujuan.
Negara harus memastikan bahwa mobilitas tenaga kerja ini berlangsung secara aman, bermartabat, dan membawa manfaat nyata bagi semua pihak.
Diperlukan kebijakan terintegrasi antara sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan diplomasi ekonomi.
Status sebagai UMIC seharusnya menjadi titik balik pembangunan, bukan sekadar prestasi statistik.
Tanpa perluasan kelas menengah dan penurunan kemiskinan yang signifikan, pertumbuhan hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Integrasi tenaga kerja terampil ke pasar global dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nyata.
Masyarakat perlu memandang mobilitas manusia sebagai bentuk investasi sosial dan ekonomi jangka panjang, bukan semata kehilangan.
Pertanyaan mendasar pun muncul untuk arah pembangunan ke depan: apakah pertumbuhan menciptakan peluang merata, menjaga lingkungan, dan memberi kepastian hidup bagi generasi mendatang?
Dalam dunia yang semakin terhubung, keberanian Indonesia menempatkan tenaga kerja terampilnya di panggung global akan tercermin dari perubahan positif yang terjadi di tingkat keluarga dan komunitas.
